.webp)
Alvin turut mempertanyakan mengenai pihak maskapai penerbangan yang menyediakan rapid test dengan harga promosi. Dia mempersoalkan perbedaan biaya rapid test.
"Yang mempunyai standar harga biayanya berapa sebetulnya Bea-Cukai. Ini kan barangnya impor, ada nomor HS-nya. Meskipun dibebaskan pajak, saat masuk Indonesia, itu harus ada nilainya berapa. Ini sebaiknya pemerintah harus transparan agar tidak kemudian menjadi lahan komoditas," papar Alvin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ke Bandara Soetta bahkan ada layanan drive thru (rapid test), tulisannya dengan harga promosi, ini menjadi persaingan dagang. Hal-hal seperti ini saya harapkan pemerintah transparan kepada publik. Berapa harganya dan siapa importirnya, ternyata importirnya beberapa saja, sehingga mereka mampu mempengaruhi pasar tidak sehat," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan persyaratan SIKM DKI Jakarta dicabut. Menurut Budi, pemberlakuan SIKM hanya di moda transportasi umum udara, yakni pesawat, lalu di kereta api (KA), dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) percuma jika pengguna kendaraan mobil pribadi dari luar DKI Jakarta tak diperiksa SIKM-nya.
"SIKM ini memang kewenangan Pemda DKI. Saya sudah memberikan catatan pada tim Gugus Tugas, itu sekalian ditiadakan saja," kata Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
"Karena percuma, udara, kereta api, bus, tapi darat tidak diberlakukan. Saya sudah sampaikan," imbuhnya.
(yld/zak)
