Pemprov NTT Dukung Petisi Larangan Kawin Tangkap: Adat Tak Boleh Langgar HAM

Idham Kholid - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 11:05 WIB
ilustrasi menikah
Foto: Ilustrasi pernikahan. (iStock)
Jakarta -

Praktik 'kawin tangkap' di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi sorotan setelah videonya viral. Kini, muncul petisi meminta diterbitkan perda larangan kawin tangkap.

Dilihat detikcom di change.org, Selasa (30/6/2020) pukul 10.59 WIB, petisi berjudul 'Terbitkan Perda Larangan Kawin Tangkap di Sumba' itu dibuat oleh Badan Pengurus Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati). Sudah ada 1.500 pendukung petisi yang dimulai sejak tiga hari lalu itu.

Dia memaparkan ada tiga kejadian di Sumba Tengah yang menjadi sorotan. Pada Januari 2017, Desember 2019, dan Juni 2020.

Menurutnya, praktik kawin tangkap adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan karena tubuh perempuan dikontrol dan dijadikan objek seksual laki-laki. Praktik ini, katanya, jelas melanggar hak asasi perempuan seperti tercantum dalam The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU RI Nomor 7 tahun 1984.

"Oleh sebab itu, kami memerlukan dukunganmu kawan-kawan untuk mendorong Gubernur Nusa Tenggara, Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. agar mengeluarkan Aturan Larangan Praktik Kawin Tangkap di 4 Kabupaten di Pulau Sumba sehingga jika ada yang masih melakukannya dapat diproses secara hukum," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu mengaku mendukung petisi itu. Menurutnya, adat yang melanggar hak asasi manusia harus dihilangkan.

"Pemprov NTT mendukung setiap upaya untuk menghilangkan dampak-dampak budaya, adat istiadat yang melanggar hak asasi manusia. Jadi di dalam era kehidupan modern sekarang, di mana prinsip kesetaraan, keadilan, menghormati martabat manusia dan hak asasi, harus ada upaya dari para tokoh, baik dari pemerintah maupun tokoh-tokoh agama, tokoh adat, untuk bisa menghilangkan budaya-budaya adat yang membelenggu kemanusiaan. Ini kan membelenggu kemanusiaan dan martabat manusia," kata Jelamu saat dihubungi detikcom.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2