.webp)
Dengan ketidak hadirannya, Yasonna dinilai bukan hanya tidak menghargai institusi. Namun juga tidak menghargai proses politik maupun hukum, yang berikaitan dengan hajat hidup banyak orang.
"Kita juga menyimpulkan, tadi atas saran bapak/ibu sekalian, Komisi II menyampaikan teguran keras terhadap Menkum HAM. Saya kira bukan hanya tidak menghargai institusi, tetapi juga tidak menghargai proses politik maupun hukum yang selama ini kita jalani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Saya kira keputusan kita menunda Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi 9 Desember ini penuh konsekuensi, dan itu menuntut keseriusan kita semua," papar Doli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, kalau ada satu pihak yang menganggap ini atau tidak menghadiri undangan saja tidak bisa, ini saya kira menunjukkan ketidakseriusan Menkum HAM terhadap proses-proses yang sangat penting ini, menyangkut hajat hidup orang banyak," imbuhnya.
Surat teguran keras kepada Yasonna ini juga disebut, akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Doli menegaskan rapat Komisi II dengan agenda keputusan fraksi terhadap RUU tentang Perppu Pilkada Serentak 2020, baru akan digelar jika Yasonna dipastikan bisa hadir.
"Saya kira kita setuju untuk mengirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan situasi ini, dan sebagai sikap teguran keras kita kepada Menkum HAM. Dan kita akan lanjutkan rapat ini pada saat Menkum HAM bisa hadir bersama Pak Mendagri, dan kepada Pak Mendagri kami menyampaikan aspirasi yang luar biasa, terima kasih banyak," terang Doli.
