.webp)
Kementerian Perhubungan bersama dengan instansi maritim terkait kembali melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Patroli dan Penegakan Hukum jelang Pemberlakuan TSS di Selat Lombok dan Pelepasan/Merplug Kapal Negara beserta personil. Hal ini untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terpadu dalam rangka mendukung penerapan implementasi TSS di Selat Lombok pada tanggal 1 Juli 2020.
Dalam sambutannya, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak M. Dahri yang bertindak sebagai Inspektur Apel kegiatan tersebut mengatakan untuk memastikan pelaksanaan implementasi TSS khususnya di Selat Lombok dapat berjalan dengan baik, telah dilakukan berbagai persiapan.
"Dari aspek Penegakan Hukum dengan menyiapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Patroli dan Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Berlalu Lintas di TSS Selat Lombok, dengan menurunkan Kapal Patroli KPLP beserta personilnya, untuk melakukan pengawasan juga pengamanan selat tersebut," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.
"Kami telah melakukan sejumlah persiapan dari aspek Kenavigasian menuju pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, meliputi kesiapan Sarana dan Prasarana Vessel Traffic Service (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, serta penyiapan Navigation Guideline," kata M. Dahri.
Dahri juga mengucapkan selamat menjalankan tugas mulia ini kepada seluruh personil yang akan menjalankan tugas.
"Semoga para personil dapat melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran saat bertugas," katanya.
Ia yakin Indonesia telah siap melayani masyarakat maritim dunia saat implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli 2020. Menurutnya, ini merupakan peran aktif dan sumbangsih nyata Kementerian Perhubungan, dalam mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dibacakan oleh M. Dahri mengatakan, Indonesia telah mencatatkan sejarah baru sebagai Negara Kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisah air laut/traffic separation scheme (TSS). TSS yang berada di Selat Sunda dan Lombok ini telah ditetapkan pada Juni 2019 lalu oleh International Maritime Organization (IMO) dan akan segera diimplementasikan pada 1 Juli mendatang.
"Dengan penetapan TSS tersebut, maka keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok dapat terjaga dengan baik, dan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, serta mengangkat citra Indonesia di dunia internasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia," pungkasnya.
Usai pelaksanaan apel gelar pasukan, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Tanjung Perak, Mulyadi, yang juga turut hadir dalam acara tersebut juga mengerahkan 2 (dua) Kapal Negara, yakni Kapal KN. Chundamani P-116 dan KN. Grantin P-211 beserta personilnya, untuk melaksanakan tugas pengamanan dan penegakkan hukum di laut dalam rangka implementasi TSS di Selat Lombok dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi para personil yang bertugas.
Adapun peserta yang hadir dalam apel gelar pasukan dalam rangka patroli dan penegakan hukum pemberlakuan TSS di Selat Lombok antara lain perwakilan Komandan Lantamal V Surabaya, Direktur Polairud Polda Jatim, Komandan Tembekang-2 Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kepala Basarnas Surabaya, Direktur Utama PT. Pelindo III Regional Jawa Timur, serta Ketua DPC INSA Surabaya, serta seluruh UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Wilayah Jawa Timur.
Sebagai informasi, TSS Selat Sunda dan Selat Lombok terletak di jalur lintas kapal yang dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI I dan ALKI II dengan lalu lintas yang sangat padat dan ramai di wilayah tersebut. Sedangkan untuk Selat Lombok sendiri merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi karena keberadaan wisata di sekitarnya, dimana di sekitar perairan Selat Lombok terdapat Taman Wisata perairan Gili Matra dan Kawasan Konservasi Sumber Daya Laut Nusa Penida.
(prf/ega)
