Nizar juga menegaskan penggunaan VPN di Kemenag tidak akan bisa digunakan mengakses situs porno. Jalur VPN Kemenag disebutnya justru membatasi akses untuk YouTube dan Facebook.
"Karena penyedia jalur VPN adalah perusahaan telekomunikasi resmi, maka jalur VPN di Kementerian Agama tetap sesuai regulasi pemerintah yang ada di Indonesia, yaitu tidak bisa mengakses situs porno," ucap Nizar.
"Malah, jalur VPN Kementerian Agama bisa ditambahkan kebijakan yang mendukung produktivitas kerja. Misalnya, membatasi akses ke situs internet seperti Youtube atau Facebook atau situs lainnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Nizar mengatakan peran VPN di masa pandemi virus Corona ini juga mendukung pelaksanaan tugas kanotr. Ia menjelaskan, para pegawai yang bekerja di rumah bisa aman karena masuk jalur VPN Kemenag.
"Untuk tahun 2021, Kementerian Agama punya tanggung jawab menyelesaikan arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama, sesuai amanah Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Arsitektur tersebut termasuk arsitektur jaringan yang menghubungkan kantor pusat dan kantor daerah," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mempertanyakan rencana alokasi anggaran Kementerian Agama (Kemenag). Salah satunya, Ihsan mempertanyakan ada alokasi anggaran untuk pembayaran virtual private network (VPN).
"Kemudian ada di Sekretariat Jenderal, pemenuhan pembayaran bandwidth VPN. Ini pertanyaan besar buat saya nih, Pak, ini apa maksudnya VPN ini?" tanya Ihsan dalam rapat lanjutan Komisi VIII tentang pembahasan rencana anggaran tahun 2021 Kemenag, Jumat (26/6).
Ihsan mempertanyakan alokasi pembayaran VPN tersebut karena, menurutnya, VPN biasa digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, menurut Ihsan, VPN juga bisa digunakan mengakses situs-situs porno.
(azr/hri)
