KPU Keluhkan Anggaran Pilkada 2020, Mahfud: Sudah Dicairkan Menkeu

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md — Menko Polhukam Mahfud Md (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan tambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 1,02 triliun yang belum cair. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada miskomunikasi terkait dengan pencairan dana tersebut.

"Itu hanya miskomunikasi," kata Mahfud sebelum menghadiri rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Jawa Timur melalui keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Jumat, (26/6/2020).

Mahfud menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mencairkan dana tersebut kepada KPU pusat. Namun Sekretariat Jenderal KPU belum menginformasikan kepada Ketua KPU Arief Budiman terkait hal tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang benar, Menteri Keuangan sudah mencairkan kepada KPU pusat, tetapi Ketua KPU pusat belum dapat info dari sekjennya," jelasnya.

Mahfud menuturkan, dana belum dicairkan ke daerah karena belum adanya pengajuan terkait rincian kebutuhan pilkada. KPU daerah yang sudah menyerahkan rincian kebutuhan sudah ditransfer, salah satunya Jawa Timur.

"Dan Sekretariat Jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan rincian kebutuhan. Yang sudah menyerahkan rincian telah ditransfer. KPU Jawa Timur, misalnya, anggarannya sudah cair sejak Senin lima hari yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, apabila ingin dana segera cair, KPU daerah harus mengajukan rincian kebutuhan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.

"Jadi, kalau KPU pusat ingin dananya ditransfer ke KPU daerah, ya KPU daerahnya supaya segera mengajukan rincian kebutuhannya secara resmi agar tak menyalahi UU," ujarnya.

"Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda tahapan pilkada serentak karena yang dari Menteri Keuangan dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya" tambah Mahfud.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengeluhkan anggaran tambahan Rp 1,02 triliun untuk Pilkada 2020 belum cair. Dia mengatakan penambahan anggaran tersebut sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebetulnya waktu sudah berkali-kali direvisi. Kami minta batas waktunya 15 Juni, 15 Juni tahapan dimulai. Tapi, karena kami meyakini proses butuh waktu panjang, tahapan verifikasi faktual yang semula kita jadwalkan 18 Juni, kita geser lagi jadi 24 Juni. Ternyata sampai 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (25/6).

Halaman 1 2

Selanjutnya