.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan belum ada pembahasan soal wacana mengundurkan waktu Pilkada Serentak 2024 ke tahun 2027. Menurut Tito, pemerintah dan DPR tengah melakukan kajian terkait wacana tersebut.
"Belum, belum, belum sampai pembahasan, belum. Dari DPR juga melakukan kajian, kami pun pemerintah melakukan kajian. Kita tunggu waktu kapan kita ketemu," kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (24/6/2020).
Tito mengatakan wacana mengundurkan pelaksanaan Pilkada 2024 tidak termasuk dalam pembahasan rapat Kemendagri dengan Komisi II DPR soal RUU Pilkada 2020 hari ini. Ia menyebut wacana terkait pilkada selanjutnya akan dibahas dalam undang-undang lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tidak masuk dalam pembicaraan ini. Kalau ini spesifik Perppu (Pilkada) tahun 2020. Kalau itu masuk materi lain, undang-undang lain tentang pemilu, paket yang berhubungan dengan pemilu. Nanti akan dibahas khusus itu, tidak bisa dicampur dengan pemilu," jelas Tito.
"Ini berbeda dengan perppu, berbeda dengan Pilkada tahun 2020. Pilkada 2020 hanya diatur Perppu Nomor 2 yang kita usulkan menjadi undang-undang. Udah itu. Untuk pilkada berikutnya, pemilu berikutnya, itu diatur dalam paket Undang-Undang Pemilu," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, KPU mengatakan saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas wacana mengundurkan waktu Pilkada Serentak 2024 ke 2027. KPU menyebut wacana itu masih dalam tahapan perencanaan di DPR.
"Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, atau sedang merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format pilkada dan pemilu yang tepat untuk kita semua, karena sepertinya akan diundur lagi untuk pilkada serentaknya, bukan, maksudnya xpPemilukada serentaknya pada tahun 2027, kalau saya tidak salah," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar Nasional bertajuk 'Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal', Selasa (23/6).
Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi membenarkan bahwa Komisi II sedang merancang pembahasan perubahan waktu Pilkada 2024 itu. Arwani menyebut usul itu muncul dari pendapat-pendapat fraksi di DPR.
"Sekarang fraksi DPR sedang menyusun, rancangan usulan perubahan UU Pemilu perubahan nomor 7 tahun 2017, Panja-nya baru dibentuk kemarin, Panja RUU Pemilu, baru ada rapat rencana tanggal 24 Juni kita rapat, rapat perdana Panja, nah memang kalau dari rapat di komisi II sebelumnya pandangan beberapa fraksi memang mengisyaratkan untuk pemilukada di 2024 diubah, diubah itu bisa jadi dijadwalkan di tahun setelah itu, atau ada yang usul dinormalisasikan, artinya bisa jadi yang habisnya 2022 bisa jadi ya 2022 gitu, itu untuk pemilukada," jelas Arwani.
(azr/imk)
