.webp)
Anggota DPRD Kota Makassar mengkritik pergantian Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Pergantian Yusran yang baru menjabat 1 bulan dinilai telah merugikan masyarakat.
"Ini kan masih baru 1 bulan berapa hari Pak Yusran menjabat, yang kasihan ini masyarakat, yang menjadi korban tentu masyarakat. Karena setiap ada pergantian pucuk pimpinan berarti perencanaan bisa jadi berubah, kemudian koordinasi terhadap SKPD-SKPD terkait juga butuh waktu lagi sehingga pelayanan bisa jadi terlambat," ujar Anggota Komisi A Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar kepada detikcom di Makassar, Kamis (25/6/2020).
 Foto: Anggota Komisi A Fraksi PKS DPRD Kota Makassar Azwar (dok. Istimewa). |
Selain itu, Pj Wali Kota yang baru tentu harus membangun ulang komunikasi ke pihak terkait lainnya, salah satunya DPRD Sulsel. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap pembangunan Kota Makassar khususnya menangani pandemi Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya saya sangat menyayangkan dengan kejadian tiba-tiba ini, ada apa gerangan, ya menjadi tanda tanya besar," kata politisi PKS itu.
Azwar menegaskan, tidak ada jaminan Pj Wali Kota yang baru nantinya dapat langsung menuntaskan virus Corona di Kota Makassar.
"Makanya kalau saya masih sanksi terhadap penyebab pergantian Pak Pj itu karena alasan COVID-19, saya sanksi terhadap itu. Mungkin ada faktor-faktor lain, jangan sampai masyarakat ini mengambil kesimpulan karena faktor lain penyebabnya, seperti faktor like and dislike, atau mungkin faktor politik," imbuhnya.
Terlebih Azwar yang komisinya membindangi pemerintahan menilai kinerja Yusran selama sebulan memimpin Kota Makassar cukup baik dalam menurunkan angka positif Corona dan melakukan langkah prefentif.
"Salah satunya adalah misalnya pembentukan Inspektur COVID-19 di Kota Makassar. Ini cukup efektif bernjalan," tuturnya.
Menurut Azwar, jika Yusran diganti salah satunya karena melonggarkan Makassar di tengah pandemi, hal tersebut semata-mata karena Yusran tengah menyiapkan kehidupan normal baru atau new normal terhadap Corona.
"Melonggarkan Kota Makassar di tengah pandemi itu kan bagian dari persiapan new normal, itu kan kebijakan dari Pusat untuk new normal. Kalau kita baca rekam jejak digital bagaimana Pemerintah Pusat mengarahkan warga untuk new normal terhadap kehidupan di tengah pandemi," jelasnya.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan mencopot Pj Wali Kota Yusran Jusuf dari jabatannya karena angka kasus Corona di Kota Makassar masih tinggi. Nurdin membutuhkan pemimpin yang kuat atau strong leader.
"Dibutuhkan strong leader, dibutuhkan strong leader," kata Nurdin di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (25/6/2020) malam.
Hingga Selasa (23/6) lalu, tercatat 2.454 orang di Kota Makassar terkonfirmasi positif Corona, di mana 1.608 orang saat ini masih menjalani isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Ada 596 orang yang dirawat di RS dan 1.012 orang lainnya menjalani isolasi mandiri.
Sementara itu, 724 orang atau 29,5% dari yang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh dan 122 orang atau 5,0% meninggal dunia.
"Ini pandemi terus naik, kita butuh sinergi betul, apalagi Kota Makassar ini kan di bawah kendali provinsi," katanya.
