Baleg DPR: Karena Pemerintah Menunda, RUU HIP Otomatis Tak Dibahas

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 25 Jun 2020 08:06 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)

Pada Rabu (24/6) siang, sejumlah massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 melakukan aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP. PA 212 meminta RUU HIP dihentikan. Bahkan mereka meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi. PA 212 menilai pemerintahan Jokowi membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI.

"Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi," kata Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dkk Edy Mulyadi dalam orasinya.

"Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan Neo-Komunisme," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP. Pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Corona.

"Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Mahfud mengatakan RUU HIP merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah tidak bisa mencabut usulan RUU HIP.

"Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang," ujar Mahfud.


(eva/knv)