.webp)
Orang tua siswa dan anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik soal seleksi umur dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Ibu Kota. Namun Dinas Pendidikan DKI tetap akan menjalankan kebijakan tersebut.
Diketahui, orang tua murid melakukan demonstrasi di Balai Kota untuk mengkritik seleksi utama PPDB dengan umur. Kritik itu pun berlanjut sampai rapat bersama Komisi E DPRD dan Dinas Pendidikan.
Koordinator Komisi E sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani memberikan usul agar seleksi jarak diutamakan sebelum seleksi umur. Usul itu sesuai dengan keinginan orang tua siswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Judul zonasi, lihat jarak, juknis penerimaan. Kalau boleh beri solusi, kriteria KJP dulu. Kedua, masuk ke jarak, ketiga usia. Keempat baru waktu daftar. Zonasi itu kan siapa dekat dia dapat," ucap Zita saat rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020).
Zita meminta Dinas Pendidikan DKI mengubah sistem, sehingga keinginan orang tua murid bisa direalisasikan.
"Harus ada solusi dan diskresi. Kita minta kelonggaran untuk usia. Apakah bisa diskresi, sebelum usia itu jarak? Di syarat bukan usia pertama, tapi jarak," ujar politikus dari PAN tersebut.
Permintaan diskresi pun sempat diucapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. "Harus ada diskresi dari kepala dinas. Bisa bicara dengan Pak Gubernur dulu nggak apa-apa," kata Prasetio.
Anggota Komisi E dari Fraksi Golkar Basri Baco menyebut sistem seleksi mengutamakan usia bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, sehingga dia meminta penerimaan dengan zonasi, yang harusnya 25 Juni, diundur satu minggu.
"Undur satu minggu. Kita kaji sama-sama, karena anak juga masuk Desember. Kalau tidak ada hasil, hari ini saya bertanya, ada apa dengan kita, di mana nurani kita? Mohon zonasi 25 (Juni) tunda untuk cari kepastian. Apakah ini melanggar hukum dan melanggar hak anak atau tidak?" ucap Baco.
Namun Dinas Pendidikan tidak akan mengubah sistem yang sudah berjalan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengaku akan mengevaluasi jika ada kekurangan dari sistem yang saat ini berjalan untuk PPDB tahun depan.
"Kami laksanakan PPDB, ada masyarakat yang tidak hadir menunggu di jalur zonasi. Izinkan kami jalan dengan sistem ini. Setelah ada evaluasi, kami sepakat akan perbaikan di tahun mendatang," kata Nahdiana.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan didemo massa. Demonstran memprotes syarat usia dalam jalur zonasi pada PPDB DKI Jakarta 2020.
Jalur zonasi dalam PPDB DKI Jakarta dialokasikan sebesar 40 persen. Kuota DKI ini lebih rendah ketimbang kuota jalur zonasi sebesar 50 persen yang diamanatkan oleh pemerintah pusat lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019.
Permasalahannya, seleksi jalur zonasi dalam PPDB DKI Jakarta dilakukan berdasarkan umur calon peserta didik baru (calon siswa). Padahal, sebagaimana diketahui, jalur zonasi merupakan jalur yang disediakan untuk calon siswa yang bertempat tinggal di dekat sekolah yang hendak didaftar, bukan untuk siswa yang berusia tua.
Apabila calon siswa berusia lebih tua, kans diterimanya calon siswa tersebut bakal lebih besar ketimbang calon siswa yang berusia lebih muda. Artinya, yang lebih tua diprioritaskan diterima di sekolah yang dekat dari rumah.
(aik/elz)
