Tiga lembaga, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan Komisi III DPR RI hari ini. Ketiganya itu meminta tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah ditentukan.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Hadir Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto, dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono.
Kemenkum HAM mengajukan anggaran tambahan senilai sekitar Rp 3,1 triliun. Bambang Rantam menyebutkan sejumlah program dan pembangunan sehingga membutuhkan dana tambahan.
"Bapak pimpinan dan anggota yang kami banggakan, yang terakhir adalah usulan tambahan pagu tahun 2021. Usulan kami tambahan tahun 2021 adalah sejumlah yang setelah kami terima dana pagu Rp 15 triliun, kami mengusulkan anggaran tambahan 2021 adalah sejumlah Rp 3,1 triliun," kata Bambang.
"Terdiri dari satu, penambahan jumlah satuan kerja yang akan dilakukan pembangunan zona integritas. Pemenuhan kegiatan SPPT-TI. Kemudian pemenuhan kebutuhan peralatan kantor. Kemudian penyusunan rancangan presiden tentang pelayanan publik HAM," tambahnya.
Sementara itu, Polri memiliki dana pagu indikatif tahun 2021 senilai sekitar Rp 100 triliun. Polri mengajukan anggaran tambahan senilai Rp 31,1 triliun untuk kebutuhan pengamanan MotoGP hingga pertemuan Polwan sedunia.
Tonton video 'Tren Bencana Meningkat, BNPB Ajukan Tambahan Anggaran Kerja':
