Diminta Mahfud Md Beri Kepastian Hukum, KPK Bicara Kendala Kasus RJ Lino

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 20:04 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung Merah Putih KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta kepolisian, kejaksaan, dan KPK memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang terkatung-katung. Menanggapi itu, KPK mengatakan akan segera memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang belum tuntas, salah satunya kasus dugaan korupsi eks Dirut PT Pelindo II, RJ Lino.

"Kasus RJ Lino kembali lagi sudah memasuki periode ketiga pimpinan, ya. Kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2020).

Kasus yang menjerat RJ Lino ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II. RJ sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2015, namun hingga kini belum ditahan.

Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam pengadaan tiga unit QCC pada 2010. Lino juga diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada perusahaan asal China untuk pengadaan tiga QCC tersebut.

Pada saat itu, Lino menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp 60 miliar.

Alex menjelaskan ada sejumlah kendala yang dialami KPK dalam upaya penuntasan kasus tersebut, antara lain terkait audit kerugian negara. Menurut Alex, hingga kini KPK belum menerima audit kerugian negara terkait kasus itu dari BPK.

"Yang bersangkutan kan disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor). Kalau Pasal 2 dan 3 itu kan ada unsur kerugian negara yang kita ini kan. Nah, itu sangat tergantung hasil audit BPK. Sejauh ini hasil auditnya belum kita terima," ujar Alex.

Selanjutnya
Halaman
1 2