Diminta Mahfud Md Beri Kepastian Hukum, KPK Bicara Kendala Kasus RJ Lino

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 20:04 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung Merah Putih KPK (Rachman Haryanto/detikcom)

Tak hanya itu, Alex mengatakan KPK juga belum memiliki dokumen terkait daftar harga crane tersebut. Namun Alex menyebut KPK bekerja sama dengan BPK untuk mencari tahu harga dari crane tersebut untuk membantu penghitungan kerugian negara.

"Dokumen terkait berapa sih harga sebenarnya dari crane yang dibeli Pelindo, tidak pernah didapatkan. Tapi kami dalam rangka penghitungan kerugian negara itu akan menggunakan ahli. Kalau dibuat Indonesia kira-kira harganya berapa kisarannya, kita mintakan BPK, apa dengan dasar seperti itu cukup untuk membuktikan adanya kerugian negara," ungkap Alex.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud Md menyoroti banyaknya perkara yang terkatung-katung di kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Mahfud meminta polisi, kejaksaan, dan KPK memberikan kepastian hukum.

"Tidak secara spesifik (bahas SP3), tapi itu bisa menjadi bagian di KPK, Kejagung, kepolisian, banyak kasus terkatung-katung. Banyak perkara yang dari P-19 ke P-21 ke P-17, P-18 itu sering bolak-balik banyak kasus. Untuk itu, kita minta ke Kejagung dan kepolisian bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik, segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses ya diproses, kalau nggak ya jangan bolak-balik," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6).

"Di KPK juga gitu. Jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan opini. Ada aturan-aturan hukum di mana KPK harus mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik substansial maupun proseduralnya, sehingga hukum tidak boleh diombang-ambingkan opini masyarakat," kata Mahfud.

Halaman

(ibh/zak)