Kepala BNPB Minta Ada Penguatan Struktural BPBD di UU Penanggulangan Bencana

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 19:55 WIB
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama BNPB. Kepala BNPB Doni Monardo nampak hadir di raker tersebut.
Kepala BNPB Doni Monardo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Pembahasan soal penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) muncul dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi VIII juga meminta pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dipercepat.

"Penguatan kelembagaan tidak hanya di BNPB, tetapi juga BPBD-BPBD dalam menghadapi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial di Indonesia. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (23/6/2020).

Terkait penguatan BPBD, Kepala BNPB Doni Monardo meminta ada pasal soal jabatan struktur pimpinan BPBD dalam revisi UU Penanggulangan Bencana. Pasalnya, menurut Doni, pimpinan BPBD hanya dijabat Pelaksana Harian.

"Menyangkut masalah BPBD, di satu sisi kita memang berharap BPBD ini memiliki kemampuan yang lebih baik, tapi mungkin ada bagusnya dalam revisi UU itu ditegaskan tentang jabatan struktural untuk pejabat BPBD. Selama ini kan Kalaksa, Kepala Pelaksana Harian untuk BPBD. Seharusnya dijabat oleh Sekda, tetapi Sekda sendiri tentu mungkin juga akan kesulitan ketika dalam kondisi darurat harus menangani hal ini. Jadi mungkin kalau boleh nanti dalam revisi pun itu menjadi salah satu pasal yang mewajibkan," ujar Doni.

Selain itu, Doni mengatakan masih ada kabupaten/kota yang tidak ada BPBD yang menurutnya akan menyulitkan jika terjadi bencana. Doni ingin Kepala BPBD dijabat seseorang yang kompeten menangani penanggulangan bencana.

"Mudah-mudahan dengan revisi yang bisa diinisiasi oleh Komisi VIII, ini bisa menjadi jalan keluar terbaik, bagaimana seluruh kabupaten/kota dan provinsi menyiapkan untuk pejabat BPBD ini adalah orang-orang yang kompeten," tutur Doni.

"Saya sudah pernah juga melaporkan kepada beberapa menteri dan juga di hadapan Presiden, bahwa menunjuk seorang Kepala BPBD ini tidak bisa hanya orang yang sekadar... jadi bukan orang yang kompeten di bidangnya, sehingga ketika terjadi (bencana), nggak bisa apa-apa," imbuhnya.