Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengungkapkan bahwa BNPB harus bekerja keras dalam penanganan COVID-19. Pasalnya, Doni mengatakan tak ada pakar epidemiologi ataupun kesehatan masyarakat yang dimiliki BNPB.
"Bagaimana BNPB dalam struktur organisasi tidak ada pakar epidemiologi, tidak ada pakar di bidang kesehatan masyarakat, hanya ada dokter Benny, itu pun dokter umum, di luar itu sama sekali tidak ada, sehingga kami harus bekerja keras untuk berkonsolidasi untuk melakukan optimalisasi dengan mengundang pakar yang ada di Tanah Air," kata Doni dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (23/6/2020).
Doni mengatakan, sejak ditunjuk sebagai Ketua Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dia menyusun struktur organisasi di BNPB yang mengundang sejumlah pakar dalam upaya penanganan COVID-19. Tim pakar yang dipimpin Prof Wiku Adisasmita itu disebutnya menjadi kekuatan utama Gugus Tugas COVID-19.
"Kami menyusun struktur organisasi di mana BNPB tidak memiliki pakar-pakar di bidang kebencanaan, di bidang pandemi, sehingga pelibatan dari pihak di luar betul-betul menjadi hal yang tidak bisa kami abaikan. Dan ternyata kehadiran para pakar inilah yang akhirnya menjadi kekuatan utama di bawah Ketua Tim Pakar Prof Wiku Adisasmito, itu ada 95 orang pakar dari 13 sektor, baik pakar di bidang epidemiologi, kesehatan masyarakat, bidang sosial, budaya, hampir semua bidang yang berhadapan dengan COVID ini ada di situ," ungkap Doni.
Doni mengatakan pihaknya juga memanfaatkan modal sosial sampai ke tingkat RT/RW untuk bekerja sama agar bisa menekan kasus Corona di daerah. Ia menyebut Gugus Tugas juga menyusun sistem agar semua itu bisa terintegrasi dalam satu komando.
"Kemudian bagaimana kami menyusun sistem agar semua bisa terintegrasi, sehingga pola kolaborasi berbasis komunitas sehingga kementerian/lembaga, bahkan LSM juga relawan itu bergabung di Gugus Tugas. Demikian kami berupaya mendapatkan skill sementara di BNPB tidak ada, sehingga kami harus bekerja keras mengumpulkan ahli di bidang masing-masing agar semua ada pada satu komando," tegasnya.
Doni juga mengungkapkan, sampai saat ini belum ada satu pun pakar yang bisa memastikan kapan pandemi Corona akan berakhir. Di sisi lain, pihaknya mendapat laporan ada 7 juta warga yang terkena PHK imbas pandemi, sehingga ia melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tak bisa memilih salah satu, antara kesehatan dan ekonomi.
"Kami katakan kalau kita pemerintah Indonesia memilih satu, berarti kita seperti memakan buah simalakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Kita harus paralel, dua-duanya harus kita jalankan secara seimbang. Kapan kita harus tekan gas, ketika gas ditekan adalah daerah yang tidak ada masalah COVID-nya. Ketika yang banyak kasus COVID, maka rem yang kita injak supaya laju kendaraan kita tidak kencang. Bagaimana lah tiap daerah ini diatur supaya antara rem dan gas itu seimbang," tandasnya.
(azr/imk)
