ADVERTISEMENT

Jejak Nazaruddin dari Kasus Wisma Atlet, Buronan Interpol hingga Bebas

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 16:26 WIB
Terpidana korupsi yang juga mantan anggota DPR M Nazaruddin keluar dari gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta,Kamis (29/9). KPK meminta Nazaruddin memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 yang merugikan negara mencapai Rp 1,12 triliun.
M Nazaruddin (Agung Pambudhy/detikcom)

Namun akhirnya informasi ini nihil. Nazaruddin kemudian masuk di jajaran buronan Interpol. Dua foto Nazaruddin yang tengah memakai baju safari coklat muda dipajang di situs www.interpol.int.

Pada 22 Juli 2011, Nazaruddin sempat muncul dalam wawancara di salah satu tayangan televisi swasta. Saat itu, berdasarkan laporan polisi yang diucapkan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Nazaruddin ada di Argentina.

Nazaruddin kemudian dikabarkan ditangkap di Kuala Lumpur pada 31 Juli 2011. Namun, saat petugas mendatangi suatu tempat, Nazaruddin sudah berpindah lagi.

Berikutnya, pada 4-5 Agustus 2011 tim gabungan KPK, Menkum HAM, Mabes Polri, Interpol, mendapat laporan adanya dugaan paspor palsu dengan menggunakan foto mirip Nazaruddin di Kolombia. Tim bergerak.

Akhirnya pada 8 Agustus 2011, Menko Polhukam saat itu, Djoko Suyanto, memberitahukan kabar penangkapan Nazaruddin. Tim gabungan memverifikasi penangkapan Nazaruddin.

Nazaruddin kemudian menjalani proses hukum. Dia dipidana kurungan selama 13 tahun untuk 2 kasus. Terkait kasus yang menjeratnya, Nazaruddin telah menjadi JC dan mendapat remisi.

Kasus pertama yang menjerat Nazaruddin adalah kasus suap wisma atlet, di mana Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar dari mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) M El Idris. Vonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta dibebankan kepada Nazaruddin pada 20 April 2012. Namun vonis itu diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

Kemudian kasus kedua berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar.


(aan/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT