Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memberikan akses verifikasi data kependudukan kepada 2.108 lembaga. Kerja sama ini terkait pemanfaatan data kependudukan, baik itu data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun data e-KTP.
"Kerja sama ini adalah kerja sama yang kita Kemendagri atas nama Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan hak akses untuk verifikasi data kependudukan," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis berjudul 'Sudah 2108 Lembaga yang Telah Bekerja Sama dengan Dukcapil Kemendagri', Kamis (11/6/2020).
Zudan juga menegaskan pihaknya tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Namun yang diberikan hanya hak akses untuk verifikasi data.
"Jadi mekanismenya dalam pemanfaatan data ini, berbagai lembaga yang menjalin kerja sama, dan sudah memiliki data asal kemudian dicocokkan dengan data kependudukan," ujar Zudan.
Misalnya untuk lembaga keuangan atau perbankan, apakah nasabahnya masih alamatnya sama. Pekerjaannya sama. Jumlah keluarganya sama dan seterusnya. Jadi fungsinya untuk verifikasi data.
"Di dalam kerja sama ini, kami laporkan bahwa aspek ketaatan terhadap perundang-undangan, aspek compliance (kepatuhan) menjadi demikian penting," ujar Zudan.
Tonton juga video 'Apakah Aman Jika Data Dukcapil Diakes Swasta?':
