Resmikan Platform Akses Bersama, Kemendagri Pastikan Tak Ada Kebocoran Data NIK

Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri membuka kerja sama untuk akses verifikasi data dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan PT Jelas Karya Wasantara. Perusahaan itu bisa melakukan verifikasi data kependudukan melalui platform bersama Kemendagri.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan Dirut PT Jelas Karya Wasantra, Alwin Jabarti Kiemas

"Jadi gini, seperti hubungan gitu ya. Tapi lembaga ini tidak memiliki hak akses, yang memiliki hak akses adalah lembaga pengguna. Misalnya ada koperasi simpan pinjam di Jawa Timur, dia tidak punya alat-alat tapi kita beri hak akses untuk mulai mengakses. Caranya untuk melalui platform bersama ini. Kan sekarang ingin mengakses tapi nggak punya uang untuk buat aplikasi, nggak punya uang untuk beli server, nggak punya uang untuk beli storage," kata Zudan Arif Fakrulloh di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Kemendagri Sebut Kurangnya Blangko Ikut Dipengaruhi Kasus Korupsi e-KTP

Menurut Zudan, platform bersama ini bisa mewadahi bank, koperasi, hingga rumah sakit untuk memanfaatkan data Dukcapil. Sebelumnya sudah ada dua perusahaan lain yang bekerja sama dengan Kemendagri lewat platform bersama dan ditegaskan tak akan ada data yang bocor melalui platform ini.

"Yang sudah jalan itu Perbarindo dan Custodian Central Effect Indonesia untuk membantu anggota-anggotanya. Yang penting adalah tidak ada data yang keluar lewat platform ini, tidak ada data yang diungkap. Jadi ketika orang memasukkan NIK-nya, kemudian dicocokkan dengan face recognition, maka simpulannya hanya ada cocok, tidak cocok, betul, tidak betul," jelasnya.

Zudan menegaskan dalam kerja sama ini tidak ada data yang diberikan kepada pihak lain. Menurutnya, mitra kerja sama hanya diberi akses untuk melakukan verifikasi data.

Baca juga: Mendagri Tito: 'ATM' Dukcapil Bisa Cegah Korupsi

"Jadi yang perlu disampaikan adalah tidak ada dalam kerja sama ini yang memberikan data, karena di luar ini ramai. Tidak ada. Banyak sekali masyarakat yang perlu kita berikan edukasi, kita berikan literasi, yang diberikan adalah hak akses untuk verifikasi data. Dalam platform bersama juga tidak ada data yang dibuka, tidak ada data yang diungkap, yang ada hanya kesimpulannya saja. Cocok-tidak cocok, benar-tidak benar, matching-tidak matching, sama-tidak sama," tegasnya.

Zudan juga menekankan pentingnya perekaman data penduduk agar bisa berguna di semua sektor, dari layanan publik hingga penegakan hukum. Ia percaya, data yang direkam dengan apik akan melindungi seluruh masyarakat.

"Kita berharap seluruh penduduk Indonesia bersedia ngerekam data. Dan percaya, kalau seluruh penduduk bisa ngerekam datanya, terorisme bisa kita kurangi, kejahatan bisa kita cegah, pemalsuan, penipuan bisa kita minimalisir. Jadi fungsi-fungsi ini bisa membangunkan dan membantu negara menjaga masyarakatnya, melindungi segenap bangsa. Ke depan, masyarakat akan sangat dimudahkan. Tidak perlu repot-repot," ucap Zudan.


Tonton juga Soal SKT FPI, Mendagri Tito Soroti AD/ART dan Khilafah Islamiyah :

[Gambas:Video 20detik]

(azr/rvk)