Yusril Usul 'Koalisi Parpol' soal Ambang Batas DPR, Pimpinan Komisi II Heran

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 11 Jun 2020 14:10 WIB
Yaqut Cholil Qumas
Yaqut Cholil Qoumas (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar parpol boleh membentuk koalisi untuk bisa masuk ke DPR dengan angka ambang batas tertentu. Menyikapi saran tersebut, Komisi II DPR RI mengatakan ambang batas ideal sebesar 5%.

"Lima (%) memang ideal. Tapi 7 (%) lebih oke untuk instrumen menuju penyederhanaan partai," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Lantas, bagaimana tanggapannya soal saran parpol dapat membentuk koalisi agar dapat lolos ke DPR? Yaqut justru meminta para parpol bekerja keras meraih suara dan tak menyarankan hal aneh.


"Itu sama saja menunjukkan kalau partainya nggak mampu berkompetisi kan? Menurut saya, berusaha keras saja agar bisa tembus PT. Nggak usah bikin gagasan aneh-aneh," ujar Yaqut.

Yaqut justru menyarankan balik agar parpol yang tak tembus PT melebur dalam satu partai. Kemungkinan, kata Yaqut, dengan melebur, parpol dapat melampaui ambang batas.

"Kalau mau mending mereka melebur jadi satu partai saja. Seperti fusi. Siapa tahu dengan begitu suara mereka bisa melampaui ambang batas," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan ketidaksetujuannya atas ambang batas masuk parlemen bagi partai politik. Komisi II DPR saat ini tengah mengkaji kenaikan ambang batas parlemen dan Yusril pun menyarankan sejumlah opsi untuk diterapkan.

Yusril tak sekadar menyatakan ketidaksetujuannya soal ambang batas DPR. Dia juga memberikan opsi-opsi agar ada jalan tengah. Salah satu usulannya adalah partai politik yang ikut dalam pemilu bisa membentuk koalisi.

"Andai ambang batas ini tetap dipertahankan, saya sarankan, agar dibuka peluang bagi partai-partai yang ikut pemilu untuk membentuk koalisi. Katakanlah misalnya partai A, B, C, dan D membentuk koalisi dengan nama 'Koalisi Kerakyatan' dan empat lambang partainya disatukan dalam nomor urut pemilu," ucap Yusril.

"Jika koalisi ini menembus ambang batas yang ditentukan, misalnya 5 persen, maka empat partai itu masuk ke DPR sebagai fraksi koalisi. Komposisi internal koalisinya adalah urusan keempat partai yang bersangkutan, tanpa harus diintervensi siapa pun, termasuk KPU. Kalau peluang ini dibuka, saya yakin Pemilu kita akan lebih baik. Ini juga merupakan suatu bentuk penyederhanaan parpol yang dapat kita tempuh," jelas Yusril.

(rfs/gbr)