PSBB Transisi Bikin Jakarta Macet dan Berjubel, Kebijakan Anies Dikritik

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 09 Jun 2020 12:08 WIB
Kendaraan padat melintasi Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto, Senin (8/6/2020). Sejak pemberlakukan PSBB Transisi hari ini perkatoran diperbolehkan untuk beroperasi sehingga membuat jalanan di Ibu Kota terpantau padat dibeberapa titik. Jalan MT Haryono kepadatan terjadi menjelang perempatan Pancoran dan di Jalan Gatot Subroto kepadatan terpantau menjelang perempatan kuningan. Tol dalam kota memberlakukan contra flow.
Ilustrasi kemacetan di Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Untuk masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah memerintahkan kegiatan perkantoran hanya boleh diisi setengah kapasitas dengan model shift. Namun justru, PSBB transisi bikin Jakarta menjadi ramai berjubel, kepadatan dan kemacetan terjadi. Kebijakan Anies kini dikritik.

Pengamat perkotaan dan transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengamati kepadatan di stasiun KRL, berduyun-duyunnya pesepeda motor ke Jakarta, hingga kemacetan di jalan tol. Ditengarai, perusahaan-perusahaan masih belum sepenuhnya taat terhadap imbauan untuk mempekerjakan setengah kapasitas kantornya.

"Di balik ini, ketika orang menolak, ada resistensi karena kebijakan itu dinilai terlalu kaku, kebijakan itu terlalu membelenggu, kebijakan itu kurang memberdayakan, kebijakan itu terlalu banyak aturan, tapi tanpa pendampingan," kata Yayat kepada detikcom, Selasa (9/6/2020).

Namun, ketidaktaatan pihak perkantoran di Jakarta juga bisa dimaklumi. Di era ini, semuanya takut bangkrut.

"Jadi, ketidaktaatan itu muncul karena mereka dalam risiko ancaman kerugian dan ancaman kebangkrutan. Mereka berani tidak taat karena tidak ada yang melindunginya," kata Yayat.

Saat ini perlu kebijakan 'ku tahu yang kau mau'. Anies perlu mendengar apa yang dimaui oleh perusahaan yang mengelola perkantoran di Jakarta. Kebijakan perlu dilaksanakan, tapi juga perlu tetap solutif untuk masalah yang ada.

Kenyataannya, tiap perusahaan tetap menerapkan aturan sendiri, tidak menaati kaidah 50% kapasitas, Jakarta malah ramai di masa wabah Corona ini.

"Semua terlihat jalan sendiri-sendiri. Semua kebijakan tidak akan pernah ditaati kalau pemegang kebijakan tidak memberi perlindungan dan solusi yang bisa membantu. Ujung-ujungnya SDM: selamatkan diri masing-masing," tutur Yayat.

Simak video 'Ngantor ke DKI Naik KRL? Siapa Takut...':

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3