PSBB Transisi Bikin Jakarta Macet dan Berjubel, Kebijakan Anies Dikritik

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 09 Jun 2020 12:08 WIB
Kendaraan padat melintasi Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto, Senin (8/6/2020). Sejak pemberlakukan PSBB Transisi hari ini perkatoran diperbolehkan untuk beroperasi sehingga membuat jalanan di Ibu Kota terpantau padat dibeberapa titik. Jalan MT Haryono kepadatan terjadi menjelang perempatan Pancoran dan di Jalan Gatot Subroto kepadatan terpantau menjelang perempatan kuningan. Tol dalam kota memberlakukan contra flow.
Ilustrasi kemacetan di Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta. (Agung Pambudhy/detikcom)

Lalu bagaimana supaya aturan itu efektif? Dialog dengan kalangan usaha adalah kunci supaya mekanisme terbaik dapat dipatuhi. Dialog bukan untuk mencari kompromi, melainkan agar aturan bisa tegas diterapkan.

"Bisa nggak Pak Gubernur sekali-sekali berbicara dengan Apindo, Kadin, dan asosiasi pengusaha untuk berdialog. Selama ini, belum pernah ada pembicaraan khusus secara terbuka dengan asosiasi pengusaha," tuturnya.

Dia juga mendorong perusahaan serius menyiapkan bus-bus penjemput karyawan. Bus-bus ini tidak harus gratis, melainkan karyawan tetap membayar layaknya menggunakan transportasi lain. Namun, biayanya perlu diatur supaya tidak memberatkan.

Bus-bus penjemput karyawan ini diyakininya bisa mengurangi kepadatan dari arah permukiman Sentul, Cibubur, dan Bekasi. Dengan demikian, kemacetan di jalan tol bisa diminimalkan.

"Untuk pengguna mobil, rata-rata mereka tinggal di wilayah yang tidak dilayani transportasi publik. Saya usulkan agar perusahaan-perusahaan menyediakan bus-bus untuk karyawan. Bus jemputan point to point," kata Yayat.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti  -- Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumay (22/4/2016)Pengamat Tata Kota dan Transportasi Universitas Trisakti, Yayat Supriatna (Ari Saputra/detikcom)

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan kegiatan perkantoran di Jakarta bisa dimulai kembali, tapi ada syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, perusahaan hanya boleh mempekerjakan karyawannya sebanyak 50% saja di kantor. Sisanya tetap diminta bekerja dari rumah.

"Proporsi karyawan adalah separuh dari seluruh karyawan. Jadi 50% harus kerja di rumah," jelas Anies dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/6) pekan lalu.

Kemudian dari 50% jumlah karyawan yang bekerja dari kantor, Anies mengatakan harus dibagi lagi menjadi dua shift jam kerjanya. Sebagai perumpamaan, shift yang pertama masuk pukul 07.00 WIB dan yang kedua masuk pukul 09.00 WIB. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan pada jam berangkat dan pulang kerja.

Anies BaswedanGubernur DKI Anies Baswedan. (Andika Prasetia/detikcom)
Halaman

(dnu/fjp)