Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan ganjil genap terhadap sepeda motor menuai kritikan. Kesiapan transportasi umum dipertanyakan apabila nantinya para pemotor bermigrasi ke moda angkutan massal.
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Dalam pergub tersebut diatur terkait pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan motor dan mobil.
Pemberlakuan ganjil genap untuk sepeda motor perlu menunggu evaluasi sepekan ke depan. Rencana kebijakan ini menuai kritik.
"Rencana roda dua akan dikenakan ganjil genap, sangat tidak realistis. Sebab sudah dilakukan pembatasan jumlah penumpang dan kendaraan angkutan umum," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Sabtu (6/6). Dia merujuk pada pembatasan 50% kapasitas angkutan umum selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.
Muncul kekhawatiran, pemberlakuan ganjil genap terhadap sepeda motor akan mengakibatkan pemotor beralih ke kendaraan umum. Di sisi lain, kendaraan umum juga dibatasi kapasitasnya menjadi hanya 50% saja.
Dikhawatirkan, prinsip jaga jarak (social distancing) akan terlanggar karena penumpang transportasi umum berdesak-desakan gara-gara berebut ruang yang terbatas.
 Ilustrasi: Kondisi KRL Bogor-Jakarta. (Foto: Sachril/detikcom) |
