PBHI: Pembubaran Diskusi Terjadi di Era Soeharto hingga Jokowi, Beda Moda Saja

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 16:30 WIB
Tim kuasa hukum Novel Baswedan, Liliane Santosa, Saor Situmorang, dan Julius Ibrani memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/2/2016). Mereka menyebut pimpinan KPK akan membantu sepenuhnya agar Novel Baswedan tak disidang. Grandyos Zafna/detikcom.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyoroti beberapa alasan terkait pembubaran sebuah diskusi publik. Menurutnya, isu terkait komunisme hingga kritik kebijakan pemerintah sering menjadi target pembubaran diskusi.

"Pertama, jika angkat isu yang berkaitan dengan sosialisme, komunisme, dan semacamnya. Yang kedua, berkembang kemudian jika mereka bicara soal atau diskusi dan debat kritik mengangkat isu-isu soal kritik terhadap kebijakan pemerintah," kata Julius dalam diskusi Forum Salemba UI yang bertajuk 'SOS: Teror dalam Ruang Demokrasi' pada Rabu (3/6/2020).

Julius kemudian menjelaskan kasus-kasus pembubaran diskusi telah terjadi sejak era pemerintahan Soeharto, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga ke era pemerintahan Jokowi. Julius mengatakan model pembubaran diskusi dari masa ke masa pun hanya mengalami perubahan moda atau sarananya.


"Ya kita tahu pembubaran diskusi bahkan sampai dengan kriminalisasi banyak sekali dari jaman Soeharto. Kemudian SBY juga tidak mencatat jumlah yang sedikit. Di pemerintahan Jokowi per tahun 2014 dimulai itu hanya berbeda modanya saja, sarananya saja. Kalau dulu kertas per kertas, kemudian tulisan per tulisan, diskusi pangung per panggung. Sekarang berbeda yaitu internet, status media sosial, dan lain-lain," ujar Julius.

Julius menjelaskan di era digital saat ini, salah satu bentuk pembubaran diskusi adalah melalui media sosial. Salah satu yang disorotinya adalah soal keberadaan buzzer.

Menurutnya, sebuah unggahan yang cenderung dianggap berlawanan dengan pemerintah akan mengalami serangan dari buzzer, yang kemudian berakhir dengan sebuah teror.

"Pertama adanya buzzer. Bang Arzul paling paham lah update betul di IG dan Twitter. Bagaimana ketika Tempo mencoba memberitakan sesuatu yang tanda kutip dianggap anti-retorika terhadap apologi pemerintah, itu langsung diserang buzzer. Kita sudah tahu lah hafal nama-nama buzzer itulah, baik yang manusia beneran ataupun yang akun bot. Itu langsung luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan teror, baik itu surat," ucap Julius.

Selanjutnya
Halaman
1 2