Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengungkapkan salah satu pertimbangan pemerintah yang tak menunda gelaran Pilkada 2020 hingga 2021. Salah satu pertimbangannya yakni persepsi yang tidak sesuai jika pemerintahan daerah (pemda) terlalu lama dipimpin pelaksana tugas (plt).
"Kalau dilaksanakan 2021, dilaksanakan 2022, dilaksanakan 2023, saya katakan, Pak Agus, tentunya kita akan membuat pemerintahan kita diisi oleh plt-plt terus pak, diisi oleh pj-pj, dan kami, pemerintah, memahami itu tidak lah elok," kata Akmal ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020' yang digelar secara virtual, Kamis (28/5/2020).
Akmal menjelaskan, jika Pilkada 2020 ditunda hingga 2021, pemerintahan daerah otomatis akan dijalankan oleh plt atau penanggung jawab (pj). Bila hal itu terjadi, dia mengibaratkan seperti sopir cadangan yang membawa kendaraan di medan yang berat.
"Karena, kalau ibarat bawa mobil ini kita menyarankan pada sopir dua, sopir cadangan ini untuk membawa, sementara kita menghadapi jalan yang luar biasa berlikunya, tanjakan yang luar biasa. Itu kenapa kita butuh pilot atau sopir yang betul memiliki legitimasi, yang memiliki dukungan kuat dari masyarakat, karena yang bisa menyelesaikan ini adalah semua masyarakat, bukan kebijakan pemerintah," paparnya.
Menurut Akmal, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini didorong melahirkan adanya calon pemimpin yang dapat dipercaya masyarakat. Dia menilai, dengan digelarnya pilkada tahun ini masyarakat mendapat pelajaran tentang bagaimana berdemokrasi di tengah kondisi yang sulit.
"Terhadap persoalan ini memang menyikapi ketidakpastian waktu tadi. Pemerintah mengambil keputusan bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah lebih baik sekarang saja, sekarang, besok dan akan datang akan sama saja posisinya. Terkait persamaan persepsi demokrasi, maka saya yakin demokrasi adalah instrumen yang paling tepat untuk dapat menyelesaikan pandemi ini. Demokrasi akan bisa menghadirkan pemimpin yang dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan COVID-19. Ini adalah sinergi yang bagus. Satu sisi kita belajar berdemokrasi di kondisi sulit," tutur Akmal.
