.webp)
Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan agar saat pilkada serentak, yang rencananya digelar pada Desember 2020, para petugas penyelenggara pemilu dilengkapi perlindungan supaya tak tertular COVID-19. Selain itu, KPU mengusulkan agar ada alat coblos sekali pakai.
"Saya perlu sampaikan juga ke pemerintah, kemarin item-item yang masuk, setelah kita rapat langsung kita lanjutkan lagi kumpul lagi setelah RDP membahas lagi. Ada dua hal yang belum masuk, walaupun sudah saya sampaikan kemarin, anggarannya belum dimasukkan, itu alat coblos satu kali pakai. Selain itu, sudah saya paparkan, disinfektan, sarung tangan masker, dan lain-lain itu ada alat coblos sekali pakai," kata Arief, Kamis (28/5/2020).
Hal itu dikatakan dalam diskusi online bertajuk Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020. Arief mengatakan alat tusuk sekali pakai itu akan menggantikan paku yang biasanya dipakai berkali-kali oleh para pemilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, KPU juga mengusulkan agar tinta yang sebelumnya bisa dipakai secara bergantian setelah masyarakat selesai mencoblos, kini dapat dilakukan sekali pakai. Namun KPU masih membahas bagaimana teknis pemberiannya.
"Kemudian tinta. Tinta kan selama ini sebotol satu celup semuanya masuk di situ jarinya. Ini nanti kita akan juga prinsipnya sekali pakai. Apakah dengan spray apakah dengan tetes, pokoknya menetes pada satu pemilih atau disemprotkan pada satu pemilih yang lain tidak tersentuh," ungkapnya.
KPU juga mengusulkan agar penyelenggara pemilu yang bertugas dalam tahapan pilkada dilakukan tes COVID-19. Akan tetapi KPU masih membicarakan berapa kali petugas penyelenggara pemilu akan dites.
"Tadi malam kita bahas lagi ada satu lagi usulan, itu tes Corona kepada penyelenggara pemilu. Sekarang sedang kita hitung. Kalau KPPS itu tesnya kapan. Menjelang pemungutan suara, menjelang pembukaan pemungutan suara, atau bagaimana. Kemudian berapa kali tes, PPS PPK ini durasinya panjang. Mulai dari verifikasi dukungan calon perseorangan, kemudian pemutakhiran data pemilih, nanti ada DPS (Daftar Pemilih Sementara) ada verifikasi lagi, nah itu tesnya berapa kali? Apakah selama 6 bulan ini dia hanya tes satu kali? Atau kemudian tesnya 2 kali. Itu dengan metode yang seperti apa? Apakah rapid test atau PCR ini sedang kita hitung," sambungnya.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan hal serupa. Dia mengatakan pada Pilkada 2020 yang rencananya digelar pada Desember 2020 nanti harus punya protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Ia meminta agar petugas pengawas diberi alat pelindung diri (APD) hingga alat pencuci tangan atau hand sanitizer untuk memutus rantai penularan COVID-19.
"Harus ada protokol ketat khusus persoalan pencegahan COVID-19 khusus penyelenggara dan masyarakat, bagi penyelenggara, khususnya ada di penyelenggara di tingkat level ad hoc, misalnya di kecamatan, ada di desa, PPS, Panwas desa dan di level bawah ada pengawas TPS," kata Abhan.
Bawaslu akan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Abhan mengaku akan memperhatikan kelengkapan alat pelindung diri dan hand sanitizer bagi jajarannya yang bertugas di bawah karena jangan sampai tidak ada yang mau bertugas sebagai pengawas karena merasa berisiko terpapar COVID-19.
"Bagaimana nanti seandainya rekrutmen di tingkat bawah pengawas TPS atau pengawas TPS, ada nggak kekhawatiran bagi mereka berjibaku misalnya saya lebih bagus nggak menjadi penyelenggara tingkat TPS kalau risiko kaya gini, uang honornya cuma Rp 600 ribu, kalau mereka mundur semua saya kira tantangan. Kami saat ini akan mengaktifkan, nanti pertanyaan juga akan muncul mereka masih mau nggak diaktifkan kembali kalau dia mundur kita nggak bisa apa-apa, mari bareng-bareng ini tetap harus jalan tetapi dengan standar protokol COVID-19 yang ketat," ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui memang kebutuhan penyediaan APD dan hand sanitizer akan berdampak pada anggaran. Abhan meminta agar pemerintah mau mendukung pelaksanaan pilkada bila anggaran pemerintah daerah sudah digunakan sebagian untuk penanganan COVID-19.
"Fokus pencegahan dan pengawasan. Tentu kami akan memberlakukan protokol secara ketat, kami tentu akan mempertimbangkan betul kalau tidak ada kelengkapan yang memadai saya kira riskan kawan-kawan di daerah yang ad hoc berjibaku kalau seandainya nggak ada protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, memang nanti berimplikasi pada anggaran juga. Kemudian harus ada intervensi dari APBN dalam penyelenggaraan pemilihan pasca penundaan. Karena kalau implikasinya anggaran saat ini tidak bisa mengandalkan APBD kemungkinan juga anggaran NPHD yang belum dicairkan apakah semuanya dijamin belum digunakan untuk kepentingan COVID-19 di kabupaten/kota? Kalau ini semua sudah digunakan untuk COVID maka ada intervensi APBN," ujar Abhan.
Abhan meminta pemerintah menyediakan APD dan hand sanitizer dalam bentuk barang agar dalam proses pengadaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Abhan juga meminta agar diadakan tes COVID-19 untuk jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat provinsi, panwascam sampai tingkat pengawas TPS.
"Kemudian kebutuhan APD, pelaksanaan tes COVID untuk jajaran pengawas pemilu mulai provinsi sampai panwascam dan pengawas TPS. Kami lebih senang dan enjoy-nya kami cuma menerima barangnya saja yang kami butuhkan sekian unit, karena apa kalau ini menjadi beban anggaran ke Bawaslu pengadaan misalnya ini range waktu juga masalah, lelang umumnya cukup nggak tuh, kalau 15 Juni akan dimulai tahapan kembali bagaimana untuk pengadaan ini, jangan sampai ini jadi masalah sendiri setelah pilkada," kata Abhan.
