Jaksa Ungkap Peran Ketua-Komisioner KPU di Kasus Suap Wahyu Setiawan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 13:52 WIB
KPK memperpanjang masa penahanan Wahyu Setiawan dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang didakwa menerima suap (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa mengungkapkan peran Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Hasyim Asy'ari di sidang kasus suap pergantian antarwaktu DPR RI. Jaksa mengungkapkan peran mereka saat membacakan surat dakwaan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Jaksa KPK mengatakan pada 6 Januari 2020 Wahyu dan komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan dengan Agustiani Tio Fridelina. Dalam pertemuan itu, Agustiani Tio sebagai utusan DPP PDIP.

"Pada tanggal 6 Januari 2020, terdakwa I menyampaikan dalam forum Rapat Pleno KPU RI bahwa terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP ingin berkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan Hasyim
Asy'ari selaku anggota KPU melakukan pertemuan dengan terdakwa II di Kantor KPU RI," kata jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020).

Dalam pertemuan itu, Agustiani Tio menanyakan ke komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari tentang kelanjutan permohonan PAW anggota DPR RI.Tio meminta agar KPU memasukkan nama Harun Masiku sebagai anggota DPR RI menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia sebelum Pemilu.

"Dalam pertemuan itu terdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia agar dapat digantikan oleh Harun Masiku, dan dijawab Hasyim Asy'ari karena posisi Riezky Aprilia telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanisme penggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RI kepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP," jelas jaksa.

Keesokan harinya setelah pertemuan itu, KPU mengirimkan surat ke DPP PDIP yang isinya menolak permohonan PDIP terkait pergantian Riezky menjadi Harun Masiku.

"Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/I/2020 perihal penjelasan, yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu," ucapnya.

Selain itu, jaksa juga mengatakan Ketua KPU Arief Budiman pernah melakukan pertemuan dengan Harun Masiku. Pertemuan itu juga membahas hal sama terkait permohonan PDIP yang meminta suara caleg Dapil Sumut I Nazarudin Kiemas dialihkan ke Harun Masiku.

Tonton juga video 'Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap KPU, Hasto Disinggung Soal Harun Masiku':

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2