Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan penyelenggara pemilu menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Putusan itu diambil dalam rapat yang digelar Rabu (27/5) kemarin itu mementahkan desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pemantau pemilu yang meminta pilkada serentak diundur hingga 2021. Desakan ini muncul sehubungan dengan masih tingginya ancaman terhadap kesehatan karena pandemi COVID-19.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia menyebutkan kesepakatan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 sudah mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19. Dolly menyampaikan tidak ada yang bisa memastikan pandemi bisa ditaklukkan dalam waktu dekat.
"Dari diskusi belum ada yang bisa memastikan kondisi pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Bahkan WHO menyatakan 2 sampai 5 tahun mendatang belum tentu virus akan hilang. Namun agenda-agenda yang telah disusun harus tetap berjalan. Kita tidak bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti," ujar Dolly dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (27/5).
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, dari kondisi yang dihadapi ini, tantangannya kemudian bergeser menjadi menyesuaikan diri dengan situasi ancaman COVID-19. Komisi II, menurutnya, telah meminta pelaksanaan pilkada serentak menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
