TII Soroti Stranas Pencegahan Korupsi: Minim Keterlibatan Publik

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 27 Mei 2020 14:43 WIB
Poster
Foto Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil pemantauan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di 9 daerah di Indonesia. Hasilnya, TII mengatakan secara umum pelaksanaan program itu kurang memadai, khususnya dalam tiga aspek, yakni akuntabilitas, mitigasi risiko korupsi, dan pelibatan masyarakat sipil.

"Dari proses pemantauan di 9 wilayah ini kami menemukan secara umum dari 5 dimensi yang kami pantau masih dalam kategori kurang memadai khususnya dalam konteks 3 hal yang, dimensi akuntabilitas, mitigasi risiko korupsi dan pelibatan masyarakat sipil," ujar peneliti TII Alvin Nicola dalam diskusi daring bertajuk 'Pencegahan Korupsi Kini dan Nanti: Rapor Pelaksanaan Starnas PK', Rabu (27/5/2020).

Alvin mengatakan pemantauan itu dilakukan pada 4 sub-aksi dari 27 sub-aksi pada Starnas PK yakni pembentukan UKPBJ, pelaksanaan OSS, implementasi satu peta dan percepatan sistem merit. Pemantauan itu dilakukan TII pada November 2019-Februari 2020 di 9 daerah antara lain Kota Banda Aceh, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Alvin menjelaskan dari 4 sub-aksi tersebut pemantauan dilakukan dengan cara membagi menjadi 5 dimensi, yakni kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, akuntabilitas, mitigasi risiko korupsi, serta pelibatan masyarakat sipil. Alvin kemudian menjelaskan secara rinci hasil pemantauan TII dari 5 dimensi itu.

Pertama terkait dimensi kelembagaan, menurut Alvin, pembentukan regulasi sudah progresif. Namun ia meminta tetap harus diperhatikan lebih jelas terkait intervensi politik dan lain-lainnya.

"Di kelembagaan kami melihat secara umum pembentukan regulasinya sudah progresif, secara dokumen sebetulnya sudah oke tapi itu kita lihat jelas intervensi politik dan sebagainya penting juga untuk di kita lihat bersama," ujarnya.

Kedua terkait sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, Ia menemukan masih kurang mencukupinya alokasi sumber keuangan dan SDM yang profesional di setiap unit BPM PTSP dan BPJ. Ketiga terkait akuntabilitas, menurutnya, belum ada keterbukaan data yang dilakukan secara menyeluruh terkait program Stranas PK ini.

"Di akuntabilitas kami melihat bahwa hal ini belum dijalankan secara menyeluruh, terutama kami melihat keterbukaan dan partisipasi yang inklusif dan juga mekanisme yang simultan itu harusnya di-embed dengan baik di masing-masing pelaksana," ungkapnya.

Keempat terkait mitigasi resiko korupsi, Alvin menilai peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan infrastruktur masing-masing daerah masih lemah. Selain itu, Ia menyebut komitmen antikorupsi di masing-masing unit pelaksana masih rendah.

"Terutama kami lihat dari komitmen masing-masing unit pelaksana dalam membangun kultur antikorupsi melalui kebijakan kepada perilaku dan sanksi hingga..masih rendah, justru harus masih diseriusi ke depannya," sebutnya.

Terakhir terkait pelibatan partisipasi masyarakat, Ia menilai hal ini masih sangat lemah. Ia menyebut dalam program Stranas PK ini dokumen-dokumennya sangat sulit diakses dan tidak ada komunikasi dengan publik di hampir semua unit.

"Kemudian partisipasi kelompok masyarakat, menurut kami masih sangat lemah di semua unit yang dipantau. Selain itu dokumennya tidak mudah diakses publik baik itu rancangan ataupun aksinya progres yang sudah dijalankan. Kami juga lihat komunikasi dengan publik kami juga masih perlu diperkuat jangan sampai gagal mencapai engagement yang kelanjutan antara unit pelaksana dan masyarakat," kata Alvin.

Untuk itu, Alvin meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi dan menaruh perhatian besar kepada unit pelaksana di daerah. Dengan demikian, Alvin berharap tercipta satu hubungan yang berkelanjutan antar unit sehingga proses implementasi sub-aksinya berjalan baik.

"Penting untuk menaruh perhatian besar di kapasitas unit pelaksanaan di level daerah,sehingga tercipta satu hubungan yang berkelanjutan antar unit sehingga proses implementasi sub-aksinya bisa berjalan lebih baik," ujarnya.

Selain itu, Alvin berharap komitmen politik di masing-masing daerah diperkuat untuk menjamin independensi. Ia juga meminta pemerintah pusat memperluas keterlibatan publik dalam program Stranas PK ini.

"Kami juga menemukan penting untuk memperluas keterlibatan publik, tidak hanya di tahap pemantauan tapi bahkan tahap perancangan dan proses evaluasi," tuturnya.

(ibh/dhn)