Sejak Desember 2019, Dewas KPK Terbitkan 183 Izin soal Sadap-Geledah-Sita

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 26 Mei 2020 15:09 WIB
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean (Antara Foto)
Jakarta -

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2020 tentang KPK. Dewas KPK menyebut ada tiga poin besar kegiatan yang dilakukan sejak Desember 2019 hingga Mei 2020 ini.

"Sejak dilantik pada 20 Desember 2019 hingga awal Mei ini, kami melakukan kegiatan dengan tiga poin besar, yakni penyiapan sarana dan prasarana, melakukan kegiatan operasional, dan melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja Pimpinan KPK," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan, Selasa (26/5/2020).

Dewas KPK merupakan organ baru di KPK terbentuk setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mulai berlaku. Tugas dan kewenangan Dewas KPK diatur dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Salah satu tugas Dewas KPK ialah memberikan izin terkait kegiatan penindakan KPK, seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam pelaksanaan tugas ini, Tumpak mengatakan Dewas telah mengeluarkan 183 izin terkait kerja penindakan KPK.

"Hingga awal Mei 2020 ini, Dewan Pengawas KPK telah menerima permintaan dan menindaklanjuti pemberian 183 izin. Izin tersebut terdiri dari 34 izin penyadapan, 15 izin penggeledahan, dan 134 izin penyitaan," ujarnya.

Selain itu, Tumpak mencatat Dewas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 92 surat pengaduan dari masyarakat terkait kinerja KPK. Ia menyebut surat pengaduan itu berisi, dari adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK hingga pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

"Dalam hal ini, kami berterima kasih kepada partisipasi masyarakat yang terus membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK," ujar Tumpak.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2