.webp)
Soal anomali data ini, Kepala Dinas Kehutanan DKI Suzi Marsita mengatakan data kematian dan pemakaman tak bisa disandingkan. Dia menjelaskan, dua situasi yang mempengaruhi data tersebut.
"Angka kematian dan angka pemakaman memang berbeda karena data pemakaman adalah data warga yang meninggal dan dimakamkan di TPU di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan angka kematian adalah jumlah yang yang meninggal di DKI yang belum tentu dimakamkan di TPU Pemprov DKI. Jadi data kematian dan data pemakaman tdk dapat disandingkan dan diperbandingkan," ujar Suzi saat dimintai tanggapannya, Sabtu (16/5) kemarin. Suzi belum menjawab pertanyaan lanjutan yang diajukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, data informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, hingga 1 Mei 2020, total ada 1.617 pemakaman dengan protap Corona. Sementara jumlah pasien Corona yang meninggal di DKI per 2 Mei 2020 ada 400 orang.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta turut menjelaskan soal kematian yang lebih rendah dari data layanan pemakaman pada Maret-April, awal-awal kasus COVID-19 pertama kali diketahui di Indonesia. Dukcapil menyebut fenomena itu terjadi karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
"Mengenai menurunnya jumlah pelaporan kematian penduduk di bulan Maret dan April, ini berkaitan dengan diberlakukannya PSBB dan imbauan untuk menunda pengurusan dokumen kependudukan kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan selama pandemik COVID-19," ucap Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, saat dihubungi, Minggu (17/5/2020).
Dhany menyebut surat pelaporan kematian tak menjadi syarat pengurusan pemakaman.
"Ini, Surat Keterangan Pelaporan Kematian tidak menjadi persyaratan pengurusan izin pemakaman, sehingga memang tidak semua warga melaporkan peristiwa kematian keluarganya kepada Disdukcapil/kelurahan," ujar Dhany.
