.webp)
"Kami meninjau langsung proses penyaluran bansos sembako dari Presiden bagi warga yang terdampak COVID-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).
Adapun dalam kegiatan ini turut hadir Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Dirjen Linjamsos, Pepen Nazaruddin, serta Ketua RT dan RW 007.
Terkait penyaluran bansos, Juliari mengatakan dirinya sudah koordinasi dengan ketua RW dan RT mengenai warga yang merasa memerlukan bansos tapi belum menerima baik dari pusat, Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemerintah Kota Bekasi.
"Di RW 07 disalurkan untuk 4 RT di Kelurahan Jatimakmur sebanyak 309 paket bansos sembako. Bansos sembako ini terbatas jumlahnya, sehingga tidak semua warga dapat," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa jumlah bansos sembako yang ada sangat terbatas. Namun, warga tidak perlu khawatir karena masih bisa menerima bansos dari Pemprov Jawa Barat maupun dari Pemkot Bekasi.
"Bansos itu ada yang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemkot, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dalam penyaluranya," jelasnya.
Di DKI Jakarta penyaluran bansos sembako sudah masuk penyaluran tahap III, sedangkan di Kota Bekasi masih penyaluran tahap II. Penyaluran ini ditargetkan selesai sebelum Lebaran tiba untuk penyaluran tahap III di wilayah Bodetabek.
"Kami melaporkan secara rutin kepada Presiden terkait penyaluran bansos sembako dan bansos tunai yang ditargetkan tahap III di Jabodetabek selesai sebelum Lebaran tiba," katanya.
Juliari mengatakan agar tak perlu mempermasalahkan jika masih ditemukan data penerima bansos kurang tepat sasaran. Pasalnya, kondisi di lapangan memang tidak mudah.
"Tak usah terlalu serius lah dan tidak perlu berpolemik, jika ditemukan tumpang tindih 1 atau 2 itu kan wajar. Kita harus melihat kondisi di lapangan lebih banyak mana yang tepat sasaran dan tidak tepat sasaran," tandasnya.
Kementerian Sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur data penerima dan jenis bansos yang akan didapat. Hal ini karena karena Pemda lah yang mengetahui kondisi warga setempat.
"Kami berikan keleluasaan kepada pemda yang menentukan mana warga yang menerima dan yang tidak. Jelas, pemda lebih yang lebih tahu warganya," katanya.
Usai dari Kota Bekasi, Juliari kembali melanjutkan peninjauan langsung di Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dimana 1 RW dihuni 4000 Kepala Keluarga (KK) dan tahap pertama bansos diterima oleh 400 KK.
"Penyaluran bansos tahap III ini kepada 1000 KK berarti itu ada perbaikan data dari penyaluran tahap pertama yang baru menyasar 400 KK," ungkapnya.
Untuk penyaluran bansos tahap berikutnya akan diberikan kepercayaan kepada RT dan RW dengan mendata lagi penerima bansos. Hal ini agar data penerima bansos bisa lebih akurat dan tepat sasaran. Adapun tiga tahap yang sudah tersalurkan, yaitu pertama sembako, kedua beras dan ketiga sembako.
"Di sini, rata-rata sudah menerima bansos sebanyak tiga kali tahap. Artinya, bansos yang disalurkan sesuai dengan kondisi di lapangan," pungkasnya.
Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, dalam proses penyaluran bansos berdasarkan hasil pengawasan Polri masih sesuai dengan perencanaan awal.
"Ada isu-isu beberapa waktu lalu yang harus disikapi bersama, tapi selama ada beras dan minyak dengan komposisi bervariasi sesuai ketersedian barang. Polri mengawal dalam proses penyaluran bansos, " ungkapnya.
Terkait hal lain dalam proses penyaluran bansos di lapangan akan terus dilakukan pengecekan. Namun dari hasil pengawasan selama ini tidak ditemukan indikasi-indikasi penyelewengan.
"Bansos itu kan ada dari pusat, provinsi dan dari pemda, bagi warga yang belum dapat bansos bisa dimasukan dalam list dari Kementerian Sosial. Masyarakat harus yakin bansos yang disalurkan sesuai planning dari pemerintah," katanya.
Selain itu, Polri menyisir jika masih ada warga penerima manfaat yang belum dapat bansos maka untuk didahulukan.
"Instruksi dari Presiden kepada Kapolri untuk ikut menutup yang bolong-bolong yaitu warga yang belum dapat bansos dari pemerintah. Polri menyalurkan beras sembako serta menyediakan layanan dapur umum," ungkapnya.
Polri juga ingin memastikan jaring pengaman sosial baik dari Kementerian Sosial maupun Polri bisa sampai ke tangan warga agar bisa dirasakan manfaatnya.
"Penyaluran bansos sembako sampai saat ini masih sesuai planning dan lancar serta tidak ada indikasi penyelewengan apa yang direncanakan dan yang direalisasikan semuanya sama," pungkasnya.
(mul/mpr)
