.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau penyaluran bantuan Presiden (banpres) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peninjauan itu dilakukan guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Saya hari ini melakukan pengendalian yaitu monitoring dan supervisi untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan dalam rangka Jaring Pengaman Sosial termasuk sembako banpres untuk Kabupaten Bogor ini betul-betul tepat sasaran. Sekaligus saya memastikan bahwa data yang dikumpulkan RT RW yang dibicarakan di tingkat musyawarah desa betul-betul data yang terdiri dari warganya yang sangat membutuhkan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).
Dalam tinjauannya, Muhadjir menemukan masih adanya warga miskin terdampak wabah virus Corona yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka juga belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Muhadjir pun meminta agar warga miskin yang benar-benar membutuhkan dimasukkan ke dalam DTKS. Selain itu, untuk warga yang tergolong sudah mampu tetapi masih terdata di DTKS agar dikeluarkan.
"Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah COVID selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular. Sebaliknya, untuk mereka yang sudah mampu, walaupun sudah ada di DTKS, sebaiknya dikeluarkan, diganti dengan yang sangat membutuhkan. Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial," terangnya.
Muhadjir mengakui, masih adanya beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Kendati demikian, dia meyakini jumlah tersebut hanya sedikit.
"Karena jumlah penerimanya banyak sekali. Sekarang ini total ada 54 juta kepala keluarga seluruh Indonesia yang menerima. Dari 54 juta kepala keluarga, pasti ada 1 atau 2 keluarga yang tidak tepat sasaran. Itu mohon dimaklumi," katanya.
Muhadjir pun memastikan pada tahap berikutnya, bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Sebab, data yang digunakan sudah melalui proses verifikasi dan perbaikan sesuai usulan RT/RW.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, guna memastikan ketepatan sasaran, Kemendes PDTT dan Kemensos tengah membuat kebijakan di mana data penerima akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik.
"Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima. Sehingga kalau ada Kepala Desa yang mau main-main tidak akan bisa," kata Muhadjir.
Untuk diketahui, penyaluran Banpres di Kabupaten Bogor sampai hari ini telah mencapai 67,44% atau telah tersalur kepada 47.526 KPM.
