Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Selama Penerapan PSBB

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 13 Mei 2020 19:06 WIB
Poster
Ilustrasi Corona (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Ombudsman RI menyoroti kebijakan pemerintah selama penanganan COVID-19. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan ada dugaan maladministrasi dalam penerapan PSBB, salah satunya terkait kebijakan keluar-masuk penerbangan ke RI.

"Tentu ada ya, kalau misalnya secara tegas tidak boleh ada misalnya penerbangan, tapi kemudian justru di suatu daerah akan dimasukkan TKA. Itukan salah satu contoh tindakan maladministrasi. Tapi ketika pemerintah tidak konsisten terhadap apa yang diumumkan ke masyarakat, itu maladministrasi ya," kata Amzulian saat Konferensi Pers Pengaduan Daring COVID-19 Ombudsman RI, Rabu (13/5/2020).

Untuk mengatasi hal ini, Amzulian menyarankan agar semua kementerian dan lembaga terkait bisa menginduk kepada Gugus Tugas. Menurutnya, Gugus Tugas, dalam hal ini BNPB, merupakan lembaga khusus yang telah ditunjuk pemerintah dalam menangani pandemi Corona.

"Jangan sampai Pak Doni ke mana, saya kebetulan sering komunikasi terus sama beliau, saya kasih semangat terus. Jangan sampai, semestinya satgas itu semua kementerian lembaga menginduk kepada satgas. Itulah pentingnya satgas dibentuk menjadi lembaga khusus pada saat tugas dijalankan," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, menyinggung soal wacana pelonggaran PSBB. Ahmad mengungkapkan bahwa hampir semua daerah bingung soal arah kebijakan tersebut.

"Hari ini hampir semua daerah kebingungan karena inkonsistensi informasi dari pusat. Mereka sudah menerapkan PSBB secara ketat, kemudian tiba-tiba pelonggaran aktivitas ekonomi digelontorkan kembali," kata Ahmad.

"Pelabuhan dibuka, dalam hal ini karena Ombudsman sudah berikan saran, kami menolak mudik, maka kami tidak mungkin bergeser dari saran kami. Dalam hal ini, Ombudsman mendukung kelancaran arus barang (logistik) tapi tidak arus manusia. No kompromi dengan itu," lanjutnya.

Dari segi ekonomi, Ahmad menilai masyarakat lebih membutuhkan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya jika dibandingkan dengan relaksasi PSBB. Mengingat grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia masih tinggi.

"Kalau untuk pemulihan ekonomi kami rasa di masyarakat yang paling penting diringankan beban ekonominya, untuk pengeluaran, listrik, dan cicilan. Kemudian dipenuhi daya belinya berupa bansos yang sebetulnya hak mereka ketika disuruh stay di rumah. Sampai saat ini kami lihat itu. Kami tetap minta pemerintah berpikir ulang lagi terhadap pembukaan aktivitas ekonomi secara luas itu. Grafik masih naik terus, Satu nyawa bagi kami lebih berharga daripada jabatan seorang menteri. Kira-kira begitu," jelasnya.

"Kami Ombudsman tetap berpendapat sekali PSBB sudah diterapkan, pembatasan sosial masih ada, maka lebih baik semua orang stay di rumah, lebih baik bersabar daripada penyebaran semakin berlarut. Saya pikir itu pertanyaan relevan ke saya," sambungnya.

(idn/idn)