.webp)
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei opini publik terhadap efektivitas bantuan sosial dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Hasilnya sebanyak 49 persen responden menyatakan bantuan sosial belum mencapai sasaran.
"Dari yang tahu program bansos, sekitar 49 persen menilai bantuan kurang atau tidak tepat sasaran. Yang menilai sudah tepat sasaran lebih sedikit 37 persen," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dalam rilis survei bertajuk Wabah COVID-19: Efektivitas Bantuan Sosial, Selasa (12/5/2020).
Survei opini publik nasional tersebut dilakukan dengan metodologi telepon. Sampel dipilih secara acak sebanyak 1.235 responden dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Wawancara terakhir dilakukan pada 5-6 Mei 2020, sebelumnya pada 22-25 Maret, 9-12 April, 23-26 April, dan 29 April-2 Mei dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simpel random sampling.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini mengkhawatirkan, mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan," kata Abbas.
Berdasarkan temuan penelitian ini, sebanyak 60 persen warga menilai bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena responden melihat ada warga yang berhak tapi belum menerima bantuan. Selain itu sebanyak 29 persen masyarakat menilai bansos tidak tepat sasaran karena bansos diberikan kepada yang tidak berhak.
SMRC mencatat ada 34% warga yang layak menerima bansos. Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41%) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24.97% merujuk data Susenas BPS 2019.
Sedangkan menurut temuan penelitian ini baru 21% warga yang menyatakan sudah menerima. Berarti masih ada 13% yang belum menerima, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.
"Kalau kita bandingkan data tersebut, bisa disimpulkan masih ada 13% warga yang mendesak dibantu tapi belum menerima bantuan," ujar Abas.
"Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," imbuhnya.
Lanjutnya, bantuan yang diberikan pun bisa tidak sepenuhnya diperoleh. Mayoritas (55%) warga yang sudah menerima bansos, menyatakan hanya menerima sembako saja. Yang menyatakan menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6%; yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja 11,8%; yang menyatakan menerima sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja 10,3%; dan yang menyatakan BLT saja 5,2%.
Sebanyak 87% warga yang sudah mendapat bantuan pun menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang. Mayoritas warga (74%) juga belum tahu bagaimana mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran bantuan, mayoritas warga (62%) berharap petugas datang ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka.
Menurut Abas, bantuan pemerintah ini sangat dibutuhkan mengingat mayoritas warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk. Jauh lebih banyak yang menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik.
Mayoritas warga atau 79% menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 19% dan yang menyatakan lebih baik jauh lebih sedikit lagi, yaitu 1%.
Demikian juga, 84% warga menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding sebelum ada wabah COVID-19. Sedangkan yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 8% dan yang menyatakan lebih baik jauh lebih sedikit, yaitu 2%.
Abas mengatakan masyarakat cenderung pesimistis dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. Mereka yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga membaik tahun depan jauh lebih rendah dibandingkan yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga tahun depan memburuk.
Ia mengungkapkan, hanya 29% yang menganggap akan membaik, sementara 53% menganggap kondisi ekonomi akan memburuk. Begitu juga soal kondisi ekonomi nasional setahun ke depan. Warga yang optimistis hanya 27% dan yang pesimistis 49%.
"Bantuan sosial dari pemerintah diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal. Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama," ujar Abbas.
