.webp)
DPRD Kota Serang memanggil Dinas Sosial terkait bansos yang jadi perbincangan. Dewan akan meminta penjelasan mengenai seluk-beluk pengadaan bantuan senilai Rp 200 ribu untuk 50 ribu keluarga itu berisi beras 10 kg dan mi Top Ramen.
"Evaluasi secara keseluruhan program Dinsos termasuk yang penanganan COVID. Kita jadwalkan siang ini cuma Dinsos rapat dulu. Masih menunggu jadi kalau kita nunggu sampai malam," ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Serang Muji Rohman saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).
Beberapa catatan dewan adalah perlunya dikaji ulang mengenai bansos warga terdampak Corona ini. Harapannya bantuan bisa disampaikan tunai agar tidak ada polemik. Dan jika tetap diberikan dalam bentuk sembako, maka diharapkan dengan sembako berkualitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, jika ada kelebihan sisa anggaran karena dana pembelian bansos dinilai tak menyentuh angka Rp 200 ribu, maka DPRD meminta ada penambahan jumlah penerima.
"Kalaupun nanti dana ada kelebihan karena sekarang kan sedang evaluasi, ada kelebihan berapa uang yang dianggarkan ya berarti bisa ditambah lagi penerimanya," ujarnya.
Terakhir Muji juga menyampaikan bansos ini harus jelas kehalalannya. Agar tidak ada keraguan saat warga menerima karena merek produk yang dinilai tidak familier.
Bansos di ibu kota Banteni ini jadi perbincangan karena berisi 10 kg beras, 14 mi merek Top ramen dan 2 kaleng sarden kecil merek Sampit untuk 50 ribu kepala keluarga. Padahal satu paket sembako ini dihargai Rp 200 ribu yang mengacu pada Surat Wali Kota tertanggal 20 April ke Gubernur Banten Nomor 050/322-Bapp/2020 perubahan usulan batuan keuangan Provinsi Banten tahun anggaran 2020.
Di sana tertuang harga satuan 1 kg beras Rp 13 ribu atau totalnya Rp 19,5 miliar. Untuk mi dianggarkan Rp 3 ribu sebungkus sehingga total Rp 6,3 milliar dan sarden perkalengnya Rp 14 ribu atau Rp 4,2 miliar. Total untuk bansos selama 3 kali ini adalah Rp 30 miliar.
(bri/mud)
