Rocky Gerung juga dihadirkan Fadjrel Rachman di MK waktu itu. Menurut Rocky, UU Pemilu telah mengurung kemuliaan prinsip citizenship dan seolah-olah memaksa semua orang menjadi anggota partai politik. Dengan kata lain, warga negara oleh undang-undang tersebut didiskriminasi menjadi warga negara yang berpartai politik dan warga negara yang tidak berpartai politik.
"Itu sama saja dengan perlakuan diskriminatif, dalam hal status sosial. Padahal konstitusi meletakkan warga negara dalam kedudukan sebagai primer atau imperatif sementara partai kedudukannya instrumental atau dipergunakan oleh warga negara," ucap Rocky.
Sayang, permohonan Fadjroel ditolak MK pada Februari 2009. Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dibacakan pada 17 Februari 2009.
MK menilai ketentuan pasal ini sudah jelas baik secara tekstual maupun dengan penafsiran melalui original intent atau kehendak awal. Di mata MK kala itu, larangan capres perorangan tidak diskriminatif karena siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden tanpa harus menjadi pengurus atau anggota partai politik.
"Bahwa diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara. Apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia," kata Ketua MK Mahfud MD dalam putusa MK yang dikutip detikcom, Senin (11/5/2020).
Meski demikian, tiga hakim konstitusi, yaitu Abdul Mukhtie Fadjar-Maruarar Siahaan-Akil Mochtar- setuju dengan Fadjroel agar keran capres independen dibuka.
"Meskipun calon perseorangan perlu mendapatkan ruang dalam pemilu presiden dan wakil presiden, namun secara realistis tidak mungkin untuk Pemilu 2009 yang sudah sangat dekat waktunya. Barangkali pada Pemilu tahun 2014 atau 2019 dapat diwujudkan, sehingga pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian bersifat 'conditionally constitutional' atau 'conditionally unconstitutional', dalam arti konstitusional atau tidak konstitusionalnya bersyarat, yaitu 'konstitusional apabila memberi ruang bagi calon perseorangan' atau 'tidak konstitusional apabila tidak memberi ruang bagi calon perseorangan'," demikian pertimbangan Abdul Mukhtie Fadjar.
