.webp)
Belum lagi genap setahun pemilihan presiden berlalu, sejumlah tokoh mulai disebut punya potensi bertarung dalam perebutan kursi RI-1 pada 2024 mendatang.
Saat berpidato di sela acara peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Grand City Surabaya, Jumat (31/1/2020), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD "tak ada angin, tak ada hujan" mengaku mendukung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai salah satu kandidat.
"Pada 2010, saya melihat beliau (Tito) di TV, anak ini kok cerdas sekali. Saya tanya dari mana, ternyata dia dari Palembang, saya tanya murid saya, 'Eh, kamu kenal ndak?' (Dijawab) 'Kenal, dia orang hebat. Pasti suatu saat tahun 2022 beliau akan jadi Kapolri'," ujar Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan, "Ternyata lebih cepat, 2016 beliau sudah jadi Kapolri. Dan sekarang jadi Mendagri, 2024 mudah-mudahan jadi presiden."
Tito memang punya sederet prestasi mentereng dalam berbagai bidang penugasan. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini memulai karier di kepolisian pada 1987 dengan meraih bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan Akademi Kepolisian terbaik.
Simak Video "Gus Sholah di Mata Tito Karnavian: Baik Hati dan Kritis"
Berikut sejumlah gebrakan Tito Karnavian mulai semasa jadi perwira polisi sampai Menteri Dalam Negeri:
1. Membekuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Dalang Pembunuhan Hakim Agung
Saat menjabat Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya, Tito yang saat itu berpangkat Komisaris Polisi ditunjuk mengepalai Tim Kobra. Tim yang dibentuk Juli 2001 ini diberi tugas mengungkap dan membekuk pelaku penembakan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita.
Untuk memperkuat tim yang merupakan bagian dari Tim Khhusus Anti-Teror dan Bom Polda Metro Jaya itu, Tito merekrut puluhan anggota polisi lintas kesatuan.
Selama empat bulan, peraih gelar master ilmu kepolisian di Universitas Exeter, Inggris ini bersama timnya berjibaku melakukan penyamaran dan pengintaian untuk menangkap Tommy Soeharto yang ditengarai sebagai dalang pembunuhan.
Akhir November 2001, Tommy, putra bungsu Presiden Soeharto itu akhirnya berhasil ditangkap di Tangerang. Anggota Tim Kobra, Inspektur Satu Danang Dwi Kartiko mendapati Tommy sedang terlelap di kamar.
Sukses mengakhiri pelarian panjang sang buronan itu membuat Tito bersama anggota timnya kemudian diganjar kenaikan pangkat luar biasa. Sejak itu namanya jadi moncer.
2. Spesialis Pemburu Pelaku Teror
Tito kemudian jadi Kepala Detasemen 88 Antiteror Polda Metro Jaya pada 2004. Ketika itu dia diminta membantu menyibak kasus bom Bali II di Kuta dan Jimbaran yang mengakibatkan 23 orang tewas.
Dua warga negara Malaysia Azahari Husin dan Noordin M Top diduga kuat jadi otak pengeboman. Keduanya juga jadi tersangka peledakan bom di Kuta pada tiga tahun sebelumnya dan sejumlah kasus peledakan bom lainnya di sejumlah tempat di Jakarta.
Azahari akhirnya tewas dalam penyergapan di Batu, Malang, Jawa Timur pada November 2005. Baku tembak dan ledakan bom mewarnai operasi penyergapan tersebut. Tito juga terlibat operasi melumpuhkan Noordin M Top empat tahun kemudian di Jebres, Solo, Jawa Tengah.
Atas jasanya itu, Tito kembali mendapat kenaikan pangkat luar biasa pada 2005 dan 2009. Setelah naik pangkat jadi Brigadir Jenderal pada 2009, Tito dipromosikan sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Markas Besar Polri.
Dia juga sempat dimutasi ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan. Saat bertugas di BNPT, Tito kembali mendapat kenaikan pangkat dengan dua bintang di pundaknya.
Lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1996 dan mendapatkan Bintang Wiyata Cendekia ini kemudian dimutasi jadi Kepala Polda Papua pada 2012. Dia sempat jadi Asisten Perencanaan Kapolri, lalu kemudian menjabat Kapolda Metro Jaya pada 2015.
Presiden Joko Widodo kemudian mempercayainya memimpin BNPT pada Maret 2016 menggantikan Komisaris Jenderal (Pol) Saut Usman Nasution. Usai dilantik Tito menyebut jabatan sebagai Kepala BNPT ibarat kembali ke rumah sendiri.
"Saya cukup lama di bidang ini karena menjadi spesialisasi saya. Saya cukup senang kembali ke habitat saya dalam penanggulangan terorisme. Saya menangani terorisme sejak 1999," ujarnya pada wartawan saat itu.
3. Kapolri melompati empat angkatan
Karier doktor lulusan S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura itu terus melejit. Jabatan Kepala BNPT hanya dipegangnya selama empat bulan saja.
Pada Juli 2016, Presiden Jokowi mengangkatnya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Penunjukannya sebagai orang nomor satu di kepolisian sempat mengundang polemik. Pasalnya Tito melompati empat angkatan seniornya termasuk Komjen Budi Gunawan yang saat itu menjabat Wakapolri.
Jabatan Kapolri dipegangnya selama tiga tahun lebih. Beragam masalah besar harus dihadapi Tito. Mulai dari penetapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama sampai aksi unjuk rasa pasca pemilu yang mengakibatkan tewasnya beberapa demonstran.
Namun, saat Jokowi menyusun kabinet untuk periode kedua pemerintahan, Tito tetap dipercaya membantu. Dia mdiberi posisi sebagai Mendagri. Tito pun mencatat sejarah menjadi polisi pertama yang menjabat Mendagri.
4. Wacana Evaluasi Pilkada Langsung
Gebrakan yang dibuat Tito pasca dilantik sebagai Mendagri yaitu evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Dia ingin sistem yang sudah berjalan selama 20 tahun itu dikaji apakah masih relevan dengan keadaan saat ini.
"Saya sangat meyakini bahwa sistem pilkada langsung ini memiliki spirit dan semangat yang sangat mulia, yaitu adanya partipasi dari masyarakat, langsung untuk memilih pemimpinnya. Di samping itu juga memberikan peluang kepada calon-calon independen yang tidak memiliki kendaraan partai untuk bisa ikut. Semangatnya sangat mulia dan bagus," ujarnya Senin (25/11/2019).
Namun menurut Tito, pilkada langsung juga punya dampak negatif seperti potensi konflik serta biaya politik yang begitu tinggi. Saat itu, dia mendorong evaluasi pilkada itu dilakukan oleh akademisi di luar Kemendagri.
5. Usulan Transaksi Nontunai di Pemerintahan
Tito mengusulkan transaksi di pemerintahan menggunakan sistem nontunai termasuk lingkungan pemerintahan daerah untuk mencegah pencucian uang. Dia pun mengatakan terkait hal tersebut sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia.
"Dalam rangka di lingkungan pemerintahan termasuk lingkungan pemerintahan daerah, mungkin di batas angka tertentu boleh cash tapi yang lainnya cashless, sehingga semua aliran dananya bisa diketahui," kata Tito akhir Desember lalu.
