.webp)
Eks Komisioner KPK Laode M Syarif mengatakan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) memiliki dampak besar karena bisa merusak lingkungan. Untuk itu, Ia berharap KPK serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di sektor SDA tersebut.
"Mengapa sih lingkungan dan SDA itu penting untuk Indonesia dan bahkan penting untuk dunia dan kenapa KPK harus ikut menjaga. Jadi bisa kita lihat dari bahwa lingkungan itu sangat interdependence, SDA itu hanya merupakan bagian sedikit. Oleh karena itu maka kalau kita merusak yang satu kita akan merusak yang lain maka kita sangat penting mungkin bukan saja untuk kita sekarang tetapi juga untuk anak cucu kita dan generasi yang akan datang," kata Laode Syarif dalam diskusi online bertema 'Kebijakan Pencegahan Korupsi SDA: Bentang Proses, Pendekatan dan Batasnya', Rabu (6/5/2020).
Syarif kemudian menyinggung dua perkara berkaitan dengan korupsi SDA yang ditangani KPK. Dua kasus yang dimaksud Syarif itu yakni:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, kasus dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menjerat Bupati Kotim Supian Hadi. KPK menduga negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu akibat kasus itu.
Kedua, kasus dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun. Dalam kasus ini ada tiga tersangka baru, salah satunya merupakan tersangka korporasi yakni PT Palma Satu.
Ia menyebut dua kasus itu hingga kini belum tuntas. Ia berharap pimpinan KPK bisa menuntaskan dua perkara itu. Sebab, dua kasus itu diduga mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.
"Ini saya mengingatkan saja teman-teman di KPK, ini KPK tetapkan Bupati Kotawaringin Timur itu 1 Februari 2019. Saya kurang tahu bupatinya ada dimana sekarang, apakah sudah ditahan atau belum. Saya informasikan saja kasus ini dimulai penyelidikannya dimulai sebelum saya masuk KPK, setelah saya masuk saya lihat susah banget didorongnya. Abis itu ada lagi yang korporasi," sebut Syarif.
"jadi mudah-mudahan ini dilanjut terus dan ini juga KPK harus mengeluarkan jangan sampai kasus-kasus yang besar ini karena ini juga ratusan miliar bahkan mungkin yang korporasi bisa triliunan," lanjutnya.
Syarif menyebut korupsi di sektor SDA ini terkadang dipengaruhi oleh state capture corruption. Syarif kemudian menjelaskan state capture corruption yang bisa terjadi di korupsi sektor SDA.
"Apa sih state capture corruption itu? satu, pemerintah memfasilitasi perusakan dan penyelewengan dengan kebijakan dan peraturan. Dua, membiarkan kejahatan di depan mata, tidak diapa-apain kalau ini nih di daerah pemukiman yang oleh Greenpeace ini di Kaltim. Tiga, mendapatkan keuntungan pribadi dari perusahaan lingkungan dan sumber daya alam itu. Apa tiga ciri di atas ada di Indonesia atau tidak? ring the bell?" ungkapnya.
Ia menyadari pemberantasan korupsi sektor SDA menjadi susah jika sudah ada pengaruh state capture corruption tersebut. Namun, ia tetap berharap KPK bisa memberantas korupsi di sektor SDA tersebut.
"Jadi memang kalau di fasilitasi negara susah dan saya berharap KPK RI tetap istiqomah memberantas korupsi sumber daya alam," tuturnya.
Simak juga video Cegah Korupsi, KPK Awasi Dana Sumbangan-Bansos Terkait Covid-19:
(ibh/zap)
