.webp)
KPK menerima kunjungan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman untuk Indonesia hari ini. KPK mengatakan pertemuan itu untuk memperkuat kerja sama di bidang pemberantasan korupsi yang sudah terjalin sejak 2010.
"Duta besar Jerman (Peter Schoof) datang ke KPK untuk menyampaikan komitmen baru, bahwa pemerintah Jerman concern dan juga mengapresiasi keberadaan KPK bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di internasional. KPK diakui sebagai lembaga yang akuntabel dan karenanya terpercaya untuk didukung oleh pemerintahan Jerman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai pertemuan dengan Dubes Jerman Peter Schoof di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).
Ghufron mengatakan KPK dan Pemerintahan Jerman akan mengembangkan kerja sama di bidang pencegahan korupsi. Ghufron menyebut salah satu akan mengembangkan whistleblowing system.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka akan mengembangkan kerja samanya di bidang pencegahan sebagaimana telah diketahui bersama sebelum ini telah dikembangkan whistleblower system. Karena itu kemudian kita akan mengembangkan itu ke depan bagaimana whistleblower system bisa meluas diaplikasikan di setiap pemerintahan," ujar Ghufro.
Selain itu, Ghufron mengatakan KPK bersama pemerintah Jerman juga mengembangkan pencegahan korupsi di sektor pendidikan, pemerintah, dan demokrasi atai politik. Ia menilai sektor politik masih menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Bagaimana agar sistem perpolitikan kita itu mulai dari pendanaan sampai tata kelola partai politik bisa berbasis antikorupsi itu yang menjadi pokok-pokok komitmen yang akan kita laksanakan bersama pemerintahan Jerman untuk membantu KPK," kata Ghufron.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan KPK juga kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam sektor pengawasan sektor kehutanan dan sumber daya alam (SDA). Pahala mengatakan KPK bersama GIZ akan memperbaiki proses perizinan kehutanan di Indonesia sehingga dapat mendorong para investor untuk masuk ke Indonesia
"Kehutanan ini bagian dari fokus KPK untuk sumber daya alam secara spesifik kita sepakati bahwa dengan GIZ. Kita akan memperbaiki perizinan di sumber daya alam secara khusus kehutanan di Papua, Papua Barat, Kalimatan Timur, dan Riau. Jadi, perizinan yang lebih terbuka untuk mendorong investasi juga ke Indonesia. Jadi kita bekerja sama untuk program yang ada di Stranas misalnya one map policy," ucap Pahala.
(ibh/dhn)
