Di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), muncul usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara nasional dari epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono untuk mencegah penularan. Pemerintah menepis usulan itu, sebab virus Corona dinilai masalah dunia.
Hal ini berawal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada kepastian kapan pandemi virus Corona di Indonesia akan berakhir. Pandu Riono menyebut tak ada jalan lain untuk mencegah penularan Corona kecuali melakukan PSBB secara nasional.
"Indonesia belum melaksanakan PSBB, yang melaksanakan Jakarta, Depok, hanya kota-kota yang melakukan, bukan Indonesia," ujar epidemiolog dari FKM UI, Pandu Riono saat dihubungi, Kamis (30/4/2020).
"Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kalau mengimplementasi PSBB yang benar itu lingkupnya nasional. Nggak ada pilihan lain kok. Ngapain diketeng-keteng seperti itu," sambungnya.
 Epidemiolog UI Pandu Riono (Dok web situs FKM UI) |
Pandu menilai jika PSBB hanya dilakukan secara regional, potensi penularan akan terus terjadi. Menurutnya, satu wilayah bisa dikendalikan, namun akan timbul penularan baru karena wilayah lainnya tidak menerapkan PSBB.
"Nanti selesai di satu wilayah, wilayah lain belum selesai. Kita kan nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Berpanjang-panjang karena di negara kesatuan masih banyak masalah di berbagai tempat. Karena kalau kita mau menyelesaikan, selesaikan lah secara nasional, walaupun nanti pelaksanaannya pembatasannya bervariasi," kata dia.
Selain itu, Pandu mengatakan PSBB harus dilakaanakan secara ketat oleh lapisan masyarakat. Seperti pembatasan ketat yang dilakukan di lingkungan desa.
"PSBB itu harus berbasis komunitas. Karena masyarakat itu yang bisa melakukan. Misalnya dia membatasi wilayahnya, mengamati warganya. Kalau ada kerusuhan kan langsung masyarakat bikin pintu gerbang, dulu kan ada pintu gerbang. Itu semacam, jangan masuk wilayahnya tanpa diketahui. Nah itu salah satu sebenarnya. Kalau mau sukses jangka panjang itu melakukan pembatasan sosial berbasis masyarakat," tutur Pandu.
