Ini Saran Ahli Jika DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 29 Apr 2020 18:17 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Foto: Ilustrasi Omnibus Law Cipta Kerja (Fuad Hasim-detikcom)
Jakarta -

Ahli hukum Bambang Kesowo memberikan sejumlah saran jika DPR ingin tetap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Bambang menegaskan omnibus law tidak berfungsi untuk menghapus atau mengubah undang-undang yang sudah ada.

"Tetapi ketika bicara omnibus, kita itu punya kemauan ternyata isinya menghapus, mengubah, mencabut. Yang saya luruskan, hati-hati, omnibus itu bukan begitu karakternya, bukan begitu fungsinya," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat umum virtual dengan Panja RUU Cipta Kerja Baleg DPR, Rabu (29/4/2020).

Jika ingin menghapus atau mengubah undang-undang, menurutnya, perlu ada penjelasan tersendiri dalam undang-undang yang dimaksud. Bambang mengatakan jika DPR ingin membuat penyederhanaan perizinan, lebih baik membuat undang-undang dan tidak perlu dengan omnibus law.

"Kalau memang mau seperti itu, tapi pemecahannya dong, harus ada pemecahannya. Masa tidak ada pemecahnya," ujar Bambang.

"Kalau cuma pertanyaannya kita mau melakukan kerja melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha, bikin saja undang-undang itu, ndak usah bicara omnibus," imbuhnya.

Eks Mensesneg era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu lalu memberikan jalan tengah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, jika pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dilanjutkan, sebaiknya hanya berisi prinsip-prinsip dasar saja.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2