.webp)
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN AliTaher mengungkapkan sang Ketua Umum, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberi pesan agar pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) harus penuh kehati-hatian. Pesan tersebut diberikan karena melihat perkembangan penanganan wabah virus Corona di Indonesia.
"Saya baru saja rapat internal partai, yang ingin menyampaikan beberapa pandangan partai PAN, terutama dari ketua umum. Jadi pesan-pesan ketua umum bahwa memperhatikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional, maka kita harus hati-hati di dalam melakukan pembahasan setiap rancangan undang-undang yang berpihak pada rakyat banyak," kata Ali Taher saat rapat dengar pendapat umum Baleg DPR RI, Senin (27/4/2020).
Oleh sebab itu, Ali Taher mengatakan PAN berdasarkan pesan dari Zulhas mengambil sikap menunda pembahasan RUU Ciptaker. Hal itu agar sejalan dengan sikap dari pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, oleh karena itu, PAN mengambil sikap bersama dengan partai-partai lain yang menolak maupun yang tidak, maka PAN berdasarkan pesan ketua umum menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sejalan dengan saran bahkan kemauan pemerintah yang terakhir oleh presiden, saya kira itu pandangan dari partai," ujar Ali.
Dikonfirmasi terpisah, Ali mengatakan pesan Zulhas terkait penundaan pembahasan RUU Ciptaker secara keseluruhan, bukan sebagian. Sebab, menurut Ali, UU yang baik dibahas secara keseluruhan.
"Ya kalau dari 11 klaster itu kan yang menjadi harapan banyak orang kan pembahasan klaster semuanya, bukan hanya klaster tenaga kerja saja, UU yang baik itu kan tidak bisa parsial seperti itu harus menyeluruh komprehensif melibatkan semua, dan pembahasan itu mulai dari menimbang, ketentuan umum, sampai ke bawah, mengalir secara filosofis, sosiologis, dan yuridis," ucap Ali.
"Iya (keseluruhan RUU ditunda dibahas), maksud keseluruhan itu keseluruhan dari RUU omnibus law yang dianggap UU terkait dengan hajat hidup orang banyak lebih luas," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Jokowi mengatakan penundaan ini sesuai dengan keinginan pemerintah.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (24/4).
(rfs/zak)
