.webp)
Kasus hand sanitizer Kemensos berstiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa, meminta agar kasus tersebut diusut.
Awalnya Supriansa berbicara soal besarnya anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) yang bisa berpotensi diselewengkan. Menurutnya, ada beberapa potensi masalah dari berbagai bantuan sosial.
"Harus diantisipasi secara baik. Penerima bantuan juga kadang-kadang salah sasaran. Apakah karena data yang tidak cukup atau karena disalah-sasarkan," ungkap Supriansa dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK yang disiarkan dalam tayangan langsung di YouTube, Rabu (29/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Potensi masalah lainnya, menurut dia, adalah soal kemungkinan penggelapan dana bantuan. Baik bantuan dari pemerintah maupun dari pihak ketiga.
"Ada juga pungli yang dipungut oleh pemberi bantuan, itu juga yang sering diributi. Ini juga jadi persoalan. Kemudian dobel anggaran antara APBN dan APBD. Ini perlu dicermati, bahkan APBD desa, itu secara simultan turun ke sana untuk penanganan COVID," sebutnya.
Supriansa kemudian berbicara mengenai kemungkinan penyalahgunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi usai wabah Corona. Ia meminta KPK melakukan pengawasan, termasuk soal pengadaan alat perlindungan diri (APD).
"Yang perlu jadi perhatian serius beberapa anggaran yang mencapai Rp 220 T yang masuk dalam rencana stimulasi industri pemulihan ekonomi, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu," kata dia.
"Anggaran pengadaan APD perlu jadi perhatian serius KPK manakala ada yang mau mengambil keuntungan dari penanganan COVID itu, maka setuju sekali orang itu harus dihukum mati," tambah Supriansa.
Bupati Klaten Jadi Sorotan Gegara Stiker-Foto Diri di Hand Sanitizer:
Lalu Supriansa menyindir soal hand sanitizer berstiker bupati. Ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius.
"Anggaplah bantuan APBN, ditempeli wajah bupatinya di bantuan beras, di bantuan hand sanitizer ditempeli lalu diberikan ke masyarakat. Jangan sampai ini diboncengi kepentingan politik," tutur Supriansa.
"Saya kira ini perlu diteliti dengan baik, kalau ini mau coba-coba untuk menumpangi, menjadi penumpang gelap, maka perlu diberi pelajaran orang seperti itu supaya tidak bermain-main dengan anggaran-anggaran COVID atau bantuan COVID yang mewabah di republik ini," sambungnya.
Seperti diketahui, botol hand sanitizer berstiker Bupati Klaten Sri Mulyani viral dan sempat menjadi trending topic di Twitter. Bupati Sri Mulyani mengakui ada kekeliruan penempelan stiker dan telah meminta maaf.
Sri Mulyani awalnya mengaku hal tersebut terjadi karena kesalahan penempelan. Namun ia meminta maaf kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Belakangan, ia menuding ada pihak yang memanfaatkan ini. Siapa dia?
"Karena apa yang terjadi di dunia maya atau medsos beda dengan apa yang saya lakukan. Dan ini benar-benar dimanfaatkan seseorang dan saya sudah tahu persis siapa yang melakukan," kata Sri Mulyani, Selasa (28/4).
