Kasus hand sanitizer Kemensos berstiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa, meminta agar kasus tersebut diusut.
Awalnya Supriansa berbicara soal besarnya anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) yang bisa berpotensi diselewengkan. Menurutnya, ada beberapa potensi masalah dari berbagai bantuan sosial.
"Harus diantisipasi secara baik. Penerima bantuan juga kadang-kadang salah sasaran. Apakah karena data yang tidak cukup atau karena disalah-sasarkan," ungkap Supriansa dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK yang disiarkan dalam tayangan langsung di YouTube, Rabu (29/4/2019).
Potensi masalah lainnya, menurut dia, adalah soal kemungkinan penggelapan dana bantuan. Baik bantuan dari pemerintah maupun dari pihak ketiga.
"Ada juga pungli yang dipungut oleh pemberi bantuan, itu juga yang sering diributi. Ini juga jadi persoalan. Kemudian dobel anggaran antara APBN dan APBD. Ini perlu dicermati, bahkan APBD desa, itu secara simultan turun ke sana untuk penanganan COVID," sebutnya.
Supriansa kemudian berbicara mengenai kemungkinan penyalahgunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi usai wabah Corona. Ia meminta KPK melakukan pengawasan, termasuk soal pengadaan alat perlindungan diri (APD).
"Yang perlu jadi perhatian serius beberapa anggaran yang mencapai Rp 220 T yang masuk dalam rencana stimulasi industri pemulihan ekonomi, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu," kata dia.
"Anggaran pengadaan APD perlu jadi perhatian serius KPK manakala ada yang mau mengambil keuntungan dari penanganan COVID itu, maka setuju sekali orang itu harus dihukum mati," tambah Supriansa.
Bupati Klaten Jadi Sorotan Gegara Stiker-Foto Diri di Hand Sanitizer:
