Komisioner KPAI Sitti Izin ke Jokowi, Ingin Hadapi Pandemi Lalu Undur Diri

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Sabtu, 25 Apr 2020 20:16 WIB
Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty
Sitti Hikmawatty (Foto: Dok. KPAI)
Jakarta -

KPAI menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan salah satu komisioner, Sitti Hikmawatty, terkait ucapan wanita bisa hamil jika berenang bersama laki-laki. Sitti merasa dirinya diadili berlebihan.

"Saya melihat ada upaya mengadili saya dengan cara yang berlebihan, ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola manajemen internal KPAI serta manajemen konflik di dalamnya, kapasitas independensi sebagai pimpinan sebuah lembaga negara yang independen juga perlu dipertanyakan terhadap tekanan yang ada," kata Sitti dalam konferensi pers virtual, Sabtu (25/4/2020).

Sitti juga merasa keterangan pers yang disampaikan Ketua KPAI Susanto terkait dirinya yang terbukti melanggar etik bermasalah dan aneh. Sitti juga menyinggung masalah Susanto dan seorang komisioner KPAI lain yang melibatkan KPK dan Ombudsman, yang menurut Sitti, menjadikan dirinya sebagai 'musuh bersama' di kalangan internal KPAI.

Sitti menyebut KPAI tidak memiliki prosedur standar di tingkat internal atas masalah etik. Karena itulah, proses internal yang terjadi saat pemeriksaan atas ucapan saya tidak memiliki rujukan aturan main.

"Karena itu, setiap saya melakukan kesalahan, dijadikan pintu masuk untuk mengadili saya, dan perlahan menjadikan saya common enemy di internal. Belum lagi minimnya kemampuan kepemimpinan mereka menjadikan rentan terhadap tekanan yang masuk yang berdampak pada pilihan kebijakan yang harus diambil," ujar Sitti.

Sitti pun mempertanyakan arah pernyataan pers yang dikeluarkan Susanto karena, menurutnya, jika akan memintanya mundur, waktunya sudah lewat. Ia juga mengungkap dirinya diundang untuk klarifikasi oleh Dewan Etik KPAI, dan bukan untuk disidang di Komisi Etik.

"Undangan klarifikasi bisa bermacam cara dan persepsi, bisa formal bisa tidak formal, tapi sebuah sidang jika itu sidang benar, maka dia memiliki tata cara aturan persidangan khusus. Dalam kasus ini aturan tersebut tidak disampaikan, atau dengan kata lain nyaris tidak ada," ungkap Sitti.

"Saya 10 Maret saya diundang untuk klarifikasi, kemudian 17 Maret diadakan rapat pleno tertutup, kemudian tanggal 24 Maret sehari setelah batas waktu tanggal yang diberikan kepada saya dibuat penandatanganan dokumen yang saya tidak tahu isinya yang hanya melibatkan 8 komisioner," lanjut dia.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2