Pakar UI soal Larangan Mudik: Semua Provinsi Berisiko, Tak Ada Zona Hijau-Merah

Pakar UI soal Larangan Mudik: Semua Provinsi Berisiko, Tak Ada Zona Hijau-Merah

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 25 Apr 2020 07:30 WIB
Penumpang di Bandara Hasanuddin Makassar, ilustrasi bandara, bandara, penerbangan
Ilustrasi (Foto: (M Bakrie/detikcom)
Jakarta -

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menganggap istilah zona merah dan zona hijau dalam pemberhentian penerbangan tidaklah tepat. FKM UI menyebut penyebaran virus Corona sudah merata di seluruh provinsi sehingga sudah saatnya Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional.

"Itu pembagian zona itu saya nggak ngerti, nggak paham. Jadi menurut saya semua provinsi itu berisiko. Jumlahnya yang ditemukan atau hasil sangat tergantung pada testing. Yang penting di semua wilayah itu sudah ada kasus artinya sudah ada penularan," kata Epidemiolog yang juga Staf Pengajar FKM UI, Pandu Riono saat dihubungi, Jumat (24/4/2020).

Pandu mengatakan jika ingin melawan virus harusnya ada upaya untuk dua langkah lebih cepat dari virus. Serta hentikan mobilitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita itu melihat semua provinsi itu beresiko, nggak usah ada zona-zonaan, saya nggak ngerti apa maksudnya. Dari segi epidemiologi juga tidak ada, nggak ada kriteria zona hijau, zona merah. Kalau nggak kita terlalu lama dijajah oleh virus. Kita harus dua kali lompat ke depan, kalau kita ngejar ketinggalan terus. Kalau kita berhenti virus berhenti, kalau kita bergerak virus bergerak," ungkapnya.

Namun menurut Pandu harus tak ada lagi fasilitas penyokong pergerakan manusia. Dia menyebut virus Corona bukan masalah ekonomi tapi bagaimana melindungi nyawa manusia.

ADVERTISEMENT

"Problemnya kita bergerak terus, malah difasilitasi, makanya mudik dilarang. Kemanapun orang bergerak dilarang untuk sementara, kan bukan untuk selamanya. Kalau sementara efeknya panjang. Ini bukan masalah ekonomi tapi nyawa manusia," jelasnya.

Apa Alasan Jokowi Hingga Baru Memutuskan Pelarangan Mudik?:

Pandu juga menyayangkan bahwa penerbangan tidak dilarang di semua daerah. Dia menyebut pemerintah masih memfasilitasi masyarakat untuk bergerak.

"Karena konsep PSBB itu adalah menghindari kerumunan, membatasi pergerakan manusia. Kalau pergerakan manusia masih difasilitasi oleh penerbangan, oleh transportasi, sebenarnya transportasi yang menyebarkan virus. Jadi ada yang bertentangan dari konsep ini, seakan akan terjadinya yang zona hijau dikatakan aman. Padahal kita harus lindungi supaya tidak meningkat," jelasnya

"Penyebaran sudah di 34 provinsi, ya nunggu waktu saja semuanya kabupaten kena kalau nggak dibatasi," sambungnya.

Pandu lagi-lagi mengusulkan agar pemerintah menerapkan PSBB secara nasional. Dia menyebut apabila 80 persen warga mengikuti aturan PSBB, maka angka penyebaran Corona bisa ditekan.

"Konsep PSBB sebenarnya menahan diri agar tidak berpergian dan sebagainya. Kalau betul-betul dilakukan secara nasional dan dipatuhi sampai 80 persen penduduk. Itu efeknya drastis sekali. Karena kemampuan testing kita terbatas ni, terjadi kekurangan logistik. Sehingga satu-satunya cara yang kita punya sekarang ini tinggal PSBB," katanya.

Pembatasan pergerakan warga menurut Pandu telah terbukti berhasil di berbagai negara. Dia menyebut satu atau sepuluh orang tidak bepergian, maka angka penularan akan menurun.

"Ini sudah terbukti di banyak negara. Begitu dilakukan lockdown, sebenarnya ini saya pikir lockdown, cuma bahasanya saja. Kata-kata PSBB itu sebenarnya berskala besar itu nasional tidak ada wilayah-wilayah. Kan gunanya mencegah penularan, walaupun cuma satu atau sepuluh dari Jakarta atau daerah lain itu bisa saja menularkan ke daearh lain," tutur Pandu.

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan pelarangan mudik. Dalam Permenhub tentang larangan mudik itu, penerbangan domestik yang dilarang di masa wabah virus Corona hanyalah penerbangan dari dan ke kawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan zona merah. Di luar itu, penerbangan tetap boleh beroperasi.

"Ini maksudnya untuk daerah PSBB dan zona merah," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, kepada detikcom, Jumat (24/4).

Halaman 2 dari 2
(lir/knv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads