Round-Up

Ancaman Demo Buruh hingga Omnibus Law Cipta Kerja Akhirnya Ditunda

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 25 Apr 2020 04:31 WIB
Massa aksi Hari buruh internasional atau May Day mulai memadati Patung Kuda, Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/5). Massa aksi berasal dari beberapa organisasi buruh seperti SPN dan KSPI.
Foto: Ilustrasi demo buruh. (Rengga Sancaya/detikcom).
Jakarta -

Kelompok buruh mengancam akan menggelar demo pada peringatan hari buruh meski di tengah masa pandemi virus Corona (COVID-19). Ancaman demo pun urung dilakukan karena Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sempat mengancam akan menurunkan 50 ribu orang dari Jabodetabek sebagai aksi demonstrasi peringatan hari buruh atau mayday yang jatuh setiap tanggal 1 Mei.

Demo yang sedianya digelar pada 30 April 2020 itu menuntut pembahasan omnibus law di tengah pandemi Corona (COVID-19) dihentikan. Khusus untuk RUU Ciptaker, pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan buruh berada di klaster ketenagakerjaan.

"Kami minta DPR setop dululah bahas omnibus law di pandemi Corona. Lebih baik DPR dan pemerintah fokus pada dua hal yang serius," kata Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Dua hal serius yang dimaksud kelompok buruh adalah, pertama mengenai nasib buruh yang belum juga diliburkan di tengah pandemi Corona dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemudian yang kedua adalah potensi banyaknya buruh yang akan di-PHK karena pandemi ini.

"Satu, nyawa buruh yang sampai hari ini tidak diliburkan di tengah pandemi Corona dan PSBB. Ini jutaan buruh darurat PHK, bukan lagi ratusan ribu. Itu kan data dari lembaga internasional dan laporan dari anggota kami potensi PHK jutaan. Jadi fokus di dua hal ini daripada membahas omnibus law yang tidak urgen," ucap Said.

Sebanyak 50 ribu orang itu disebut akan berdemo di depan DPR dan kantor Kemenko Perekonomian. Tak hanya di pusat, kelompok buruh juga mengancam akan menggelar aksi di 20 provinsi di Indonesia dengan perkiraan massa sebanyak 20 ribu orang. Said menyatakan, aksi tersebut akan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Corona dengan menerapkan physical distancing.

"Dikarenakan adanya PSBB dan Maklumat Kapolri, hal itu akan menjadi pertimbangan kami dalam melakukan aksi. Maksudnya protokol physical distancing akan kami penuhi dalam aksi, antara lain memakai masker wajib, kami akan menyiapkan. Kemudian setiap lima orang akan menyiapkan hand sanitizer, satu botol kecil," jelasnya.

Soal RUU Ciptaker ini, DPR pun sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU bagian dari omnibus law tersebut pada 7 April lalu. Dari 10 fraksi yang ada, hanya PKS yang tidak mengirimkan perwakilan di Panja. Alasannya, PKS tak mau omnibus law dibahas di tengah pandemi Corona.

Belakangan, Fraksi Demokrat menarik anggotanya dari panja dengan alasan yang sama. Bukan hanya untuk RUU Ciptaker saja, bahkan Demokrat juga menarik anggotanya dari Panja RUU Minerba, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sikap Fraksi Demokrat itu disebutnya sebagai dukungan agar pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus dalam penanganan virus Corona.

Presiden JokowiPresiden Jokowi Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres

"Sikap F-PD ini juga untuk mendukung upaya Presiden Jokowi agar para menteri dan jajarannya dapat fokus dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara," ungkap Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Rabu (22/4).

Namun demikian, Rieky menyatakan tidak terlibatnya Demokrat dalam pembahasan sejumlah RUU itu hanya sementara. Menurutnya, Demokrat ingin keterlibatan public tetap terwakili dalam pembahasan tersebut.

"Prinsipnya sikap kami ini bersifat sementara, hingga masa darurat Corona terlewati. Hal ini penting agar keterlibatan publik layaknya pembahasan sebuah RUU tetap terwakili, sehingga proses check and balance tetap terjaga," kata Riefky.

Panja RUU Ciptaker pun melempar 'bola' ke pemerintah atas desakan penghentian pembahasan omnibus law di tengah masa pandemi. Saat ini, pembahasan RUU Ciptaker masuk ke tahap RDPU, yang itu berkaitan dengan Bab I (ketentuan umum) dan Bab II (maksud dan tujuan). Panja RUU Ciptaker akan mengundang sejumlah pihak untuk didengarkan masukan dan sarannya mengenai Bab I dan Bab II.

"Jadi kalau penghentian pembahasan (RUU Ciptaker) juga tergantung sikap pemerintah," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker, Supratman Andi Agtas kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2