.webp)
Sehingga tanpa reagen, tes akurat untuk mengetahui penularan virus Corina tidak bisa dijalankan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut menurut Pandu pemerintah perlu memangkas birokrasi
"Birokrasi untuk menerima reagen ini harus dipangkas," ujar Pandu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, birokrasi yang berbelit-belit bakal mempersulit kedatangan reagen ini ke laboratorium-laboratorium di seluruh Indonesia. Padahal saat ini wabah Corona tidak bisa menunggu lama karena harus segera diatasi.
Dia juga menyarankan, gudang logistik, termasuk menampung reagen, bisa dibikin di daerah-daerah. Stok logistik untuk 'perang melawan Corona' ini harus dilipatgandakan supaya laboratorium dan fasilitas rumah sakit tidak kekurangan cadangan.
"Harus dioverestimasikan (stok logistik reagen). Misalnya, kalau tiap hari kapasitas lab bisa 100 (reagen), untuk kondisi ini kita harus sediakan jauh lebih banyak," kata Pandu.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyoroti dan meminta pemerintah segera mengatasi krisis reagen. Kebutuhan reagen disebut perlu segera dicukupi karena Presiden Jokowi telah menargetkan peningkatan tes besar-besaran.
"Semua kementerian harus mengupayakan alat dan reagen PCR sesegera mungkin," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih, kepada detikcom, Rabu (22/4/2020).
Diketahui sejak 13 April lalu, Presiden Jokowi meminta tes PCR Corona dapat dilakukan terhadap 10 ribu lebih spesimen setiap hari. Jokowi pada saat itu juga mengungkapkan Kementerian BUMN mengadakan 18 buah alat tes PCR. Dia menuturkan prediksinya pekan itu 1 hingga 3 alat tersebut bisa digunakan.
(dwia/dkp)
