Jokowi Larang Mudik, Pemprov Bali Komunikasi ke Tokoh Muslim

Angga Riza - detikNews
Rabu, 22 Apr 2020 20:02 WIB
Ilustrasi mudik dengan mobil pribadi
Foto Ilustrasi Mudik (Thinkstock)
Denpasar -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang warga mudik Lebaran 2020. Pemerintah Provinsi Bali akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan telah berkomunikasi dengan para tokoh umat muslim di Bali.

"Kemudian yang kedua tentang komunikasi kami dengan para pemimpin umat muslim di Provinsi Bali, Bambang Santoso, dan beliau sudah berkomunikasi dengan MUI sehingga hari ini di provinsi sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh dewan masjid dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali ditujukan kepada umat muslim di Bali untuk tetap bertahan di Provinsi Bali selama bulan Ramadhan ini. Itu salah satu poinnya. Yang lain juga tentu banyak tentang mengatur pelaksanaan shalat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra dalam keterangan persnya, Rabu (22/4/2020).

Aturan ini juga dituangkan dalam surat yang ditandatangani bersama antara dewan masjid, MUI Bali, dan Kementerian Agama Wilayah Bali. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Bali dengan ini untuk membantu pihak terkait mengendalikan larangan mudik di lapangan.

"Ini suratnya per tanggal 22 April 2020 ditandatangani bersama antara dewan masjid, MUI dan juga Kakanwil Agama Provinsi Bali. Jika ada pimpinan agama atau tokoh agama yang sudah mengeluarkan surat tentu ini jadi jalan yang mudah bagi Pemerintah Provinsi Bali bagi aparat kepolisian untuk mengendalikan pelaksanaan di lapangan untuk mengendalikan pelarangan mudik ini. Mudah-mudahan ditaati oleh umat muslim yang ada di Bali," jelas Indra.

Sebelumnya, Pemprov Bali menegaskan selalu mengikuti peraturan pemerintah pusat dan selalu satu jalur dengan pemerintah pusat.

"Sedari dulu saya katakan bahwa kebijakan Pemprov Bali dalam penanganan COVID-19 ini selalu mempertimbangkan dua hal, yang pertama adalah kebijakan pemerintah pusat kita tidak boleh lewat, kita tidak boleh mengabaikan itu, kita tidak boleh langgar itu. Yang kedua adalah situasi lapangan, kalau dulu Bapak Presiden mengatakan mengizinkan mudik dengan beberapa pertimbangan, maka tentu Provinsi Bali inline (satu jalur) itu. Kalau Bapak Presiden hari ini melarang mudik, tentu kita akan mengikuti skema itu. Kita sudah membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh umat Islam yang ada di Bali," ucap dia.

(gbr/gbr)