.webp)
DPRD Jawa Barat
Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti keputusan Kemenhub yang menolak penyetopan operasi sementara KRL saat PSBB di Bodebek. Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menilai kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut tentunya diiringi dengan skenario pencegahan penyebaran Corona atau COVID-19, khususnya di DKI Jakarta dan Bodebek yang saat ini diberlakukan PSBB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sekarang pemerintah pusat mempertimbangkan bahwa yang dilakukannya adalah pembatasan dan bukan penghentian sementara KRL, mesti bisa amat dipastikan bahwa skenario kebijakannya itu dapat berjalan efektif. SOP-nya berjalan maksimal," ujar Asep saat dihubungi detikcom pada Jumat 17 April 2020.
Kendati begitu, evaluasi dan tindakan yang diambil pun harus sesegera mungkin diambil, seandainya skenario pencegahan wabah tak berjalan sesuai harapan. "Jangan main-main. Saya menangkap pesan kuat dari kepedulian para kepala daerah yang daerahnya menjadi penyangga ibu kota saat meminta penghentian sementara KRL itu kan soal keselamatan warga. Enggak ada yang lain," tutur politikus Demokrat itu.
Ia meminta agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang memberlakukan PSBB memperkuat kerja sama dalam pencegahan COVID-19. "Jangan sampai keinginan daerah untuk menyelamatkan warganya justru dibuat menjadi kontraproduktif oleh pemerintah pusat," kata Asep.
Timwas COVID-19 DPR
Tim Pengawas (Timwas) Timwas COVID-19 DPR berpandangan jangan ada benturan antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Sebaiknya begini, sebaiknya jangan ada benturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebaiknya dibicarakan bersama-sama, jangan merasa ada yang memaksakan diri, jangan begitu solusinya," kata anggota Timwas COVID-19 DPR, Ali Taher kepada wartawan, pada Jumat 17 April 2020 malam hari.
Taher mengatakan lebih baik pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk menghentikan penyebaran virus Corona. Agar permasalahan Corona cepat selesai.
"Solusinya adalah duduk bareng, kemudian bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini, masyarakat jangan sampai banyak yang tersebar, yang ada sekarang ditangani sebaik-baiknya, supaya cepat keluar dari persoalan ini, ini sebenernya," ujarnya.
Taher mengungkapkan kelemahan pihak-pihak yang berwenang menghentikan penyebaran virus Corona. Salah satunya adalah ego sektoral.
"Jadi kelemahan kita sekarang ini kan saling mengklaim, saling meniadakan peran orang-orang, itukan nggak boleh juga. Sebaiknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu menghilangkan ego sektoral, memunculkan kebersamaan, memunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan," ucapnya.
(aan/knv)
