.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, melaksanakan rapat virtual dengan Timwas DPR RI Penanggulangan COVID-19. Mereka membahas seputar penanganan virus Corona di DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Jakarta menjadi epicenter atau pusat penyebaran Corona di Indonesia. Angka positif sampai dengan Kamis (16/7/2020), sebanyak 2.670 kasus positif, paling banyak se-Indonesia.
Wakil Ketua DPR, sebagai Ketua Timwas, Muhaimin Iskandar memimpin rapat virtual tersebut pada Kamis (16/4/2020). Anies menjelaskan kondisi persebaran Corona dan langkah yang telah diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk tindakan setelah Jakarta mengefektifkan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB).
Salah satu yang disorot Anies dalam rapat tersebut adalah angka penguburan jenazah dengan prosedur tetap (protap) virus corona yang diatas 1.000. Anies menyampaikan, sudah ada 1.043 kasus positif di Jakarta, paling banyak bukan kasus positif Corona.
"Kemampuan kita melakukan testing harus ditingkatkan. Ilustrasi pemulasaran dengan protap COVID ini mereka yang dimakamkan sampai dengan tadi malam 1.043, tidak semuanya diketahui sebagai COVID, kenapa? Karena mereka sudah dites tapi hasilnya belum keluar atau sedang antre untuk tes sudah meninggal," kata Anies dalam pemaparannya.
Berikut Beberapa Poin-poin Penjelasan Anies saat rapat dengan DPR:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebutuhan APD di DKI Meningkat 2 Kali Lipat, Ini Penyebabnya:
Pemakaman dengan Protap Corona Capai 1.043, Kapasitas Tes Harus Ditambah
Gubernur Anies Baswedan menyinggung soal tingginya pemakaman dengan prosedur tetap (protap) virus Corona (COVID-19). Menurut Anies, tingginya angka tersebut terjadi karena banyak yang belum menjalani tes.
"Tadi, ilustrasi pemulasaran dan pemakaman dengan protap COVID ini, mereka dimakamkan sampai tadi malam, 1.043 tidak semuanya diketahui sebagai (positif) COVID. Kenapa? Mereka sudah dites tapi belum keluar, atau sedang antre tes sudah meninggal," ucap Anies.
Bagi Anies, perlu ada peningkatan kemampuan tes virus Corona sehingga segera bisa dilakukan pencegahan Corona.
"Kemampuan kita melakukan testing penting bukan untuk menguji yang meninggal, tapi deteksi yang hidup dengan dilakukan testing kita akan tahu, siapa infeksi siapa tidak. Bagi yang terinfeksi bisa lakukan isolasi," kata Anies.
Dengan begitu, Anies meminta bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan tes.
"Kami harap dukungan pemerintah, terutama di bagian yang pertama, (yaitu) kesehatan, yang dibutuhkan adalah pertama peningkatan kapasitas testing. Kemampuan kita melakukan testing harus ditingkatkan," kata Anies.
Siapkan Isolasi Corona di Pemukiman Padat
Gubernur Anies Baswedan telah menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang tinggal di permukiman padat penduduk. Tempat isolasi itu disediakan di setiap kelurahan Jakarta.
"Kami di Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa di Jakarta ini ada perkampungan-perkampungan amat padat, penanganan tersendiri. Karena itu, di DKI saat ini kami setiap kelurahan sudah memiliki tempat untuk isolasi bagi penduduk yang dalam pemantauan atau gejala ringan yang harus mereka isolasi mandiri karena mereka bila tinggal di rumahnya tidak dimungkinkan isolasi," kata Anies.
Anies menyadari warga yang tinggal di permukiman padat kurang memiliki ruang yang cukup di rumah. Jadi tak dimungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri dengan anggota rumah yang cukup banyak.
"Mereka yang tinggal di perumahan dengan sosial-ekonomi yang baik, satu KK punya banyak ruangan. Kalau ekonomi yang lebih rendah satu ruang bisa banyak KK," ujar Anies.
Persiapan Lawan Corona Jangka Panjang, Anies Berkaca pada Wuhan
Gubernur Anies Baswedan berasumsi, wabah virus Corona di Jakarta bakal panjang. Dia mengambil contoh, virus Corona di negara lain pun belum ada yang selesai.
"Berapa lamanya? Setahu saya, di seluruh dunia, belum ada yang bisa selesai. Di Tiongkok, Wuhan masih ada masalah. Padahal mereka sudah berjalan lebih dari empat bulan. Sepertinya kita di Jakarta harus bersiap periode yang mungkin agak panjang," ucap Anies.
Namun Anies masih berharap wabah ini cepat selesai sehingga kegiatan di Jakarta akan kembali normal.
"Mudah-mudahan cepat selesai, kalau cepat selesai insyaallah kita leluasa untuk bergerak lagi. Kalau panjang, kita bersiap," ucap Anies
Dengan demikian, menurut Anies, masa pembatasan sosial berskala besar Besar (PSBB) kemungkinan besar akan diperpanjang. Saat ini, masa PSBB di Jakarta berlaku 14 hari dari 10 sampai 23 April 2020.
"PSBB itu diberlakukan 14 hari, padahal dalam kenyataan wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari, hampir pasti diperpanjang," ujar Anies.
Anies Dorong PCR daripada Rapid Test
Gubernur Anies Baswedan mengatakan metode rapid test Corona berpotensi mengeluarkan hasil yang keliru. Anies mendorong agar tes ditingkatkan melalui PCR.
"Pengetesan rapid ini punya potensi kekeliruan yang cukup tinggi karena itu kita mendorong kapasitasnya ditingkatkan untuk tes PCR. Jadi pada saat ini di Jakarta ini ada 23 laboratorium dalam jejaring penanganan COVID. Dan dari 23 laboratorium ini kapasitas per harinya akan bisa dicapai 4.524, kita berharap nanti akan tambah dari Kalbe Farma hingga nanti bisa jadi 8.000 per hari. Maaf, sebentar, nanti saya sampaikan secara detail mungkin tertulis datanya, karena ini terdiri dari 23 laboratorium," kata.
Anies mengatakan jumlah pengetesan PCR di DKI masih kurang. Untuk itu, Pemprov DKI fokus mendorong pengetesan melalui metode PCR ditambah, dibanding harus melewati tes cepat atau rapid test.
"Karena yang mengkhawatirkan dari rapid test itu begini, begitu dites keluar hasilnya negatif, sementara belum terbukti negatif, padahal dia bisa jadi positif, maka punya potensi menularkan yang cukup tinggi, jadi false negatif ini yang kita amat khawatirkan. Jadi kita harap peningkatan kapasitas ini memang bisa didorong lebih jauh," tutur Anies.
Minta KRL Berhenti Operasi Selama PSBB
Gubernur Anies Baswedan menyurati Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan soal pengoperasian KRL. Anies dalam suratnya meminta Luhut menghentikan sementara pengoperasian KRL selama PSBB di Jakarta.
"Adapun KCI atau kereta commuter, kita berkoordinasi memang dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan BUMN untuk mereka mengurangi operasinya. Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Ad Interim, untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," kata Anies saat rapat bersama Tim Pengawas Penanganan COVID-19 DPR RI, Kamis (16/4/2020).
Anies menyebut Kemenhub bersama Kemen BUMN sedang membahas surat itu. Anies mengatakan KRL dapat berhenti beroperasi bila bantuan sosial seluruhnya telah sampai ke warga.
"Mereka sedang membahas, menurut jawaban yang diterima ketika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka pembatasan operasi itu akan dilakukan," ujar Anies.
Hasil Tes Corona Belum Tentu Cerminkan Fakta Lapangan
Gubernur Anies Baswedan menyebut ada perbedaan antara angka kasus Corona yang terdata dan kenyataan di lapangan. Dia menyebut salah satu faktornya adalah terbatasnya kemampuan tes mendeteksi virus COVID-19.
"Kalau data hasil pengetesan, maka data kita sama dengan pemerintah yang disampaikan oleh Gugus Tugas Nasional. Karena itulah hasil pengetesan. Tapi di lapangan kita memang menemukan angka yang berbeda," ujar Anies.
Anies menjelaskan, perbedaan yang dimaksud adalah jumlah besaran kemampuan testing virus Corona. Dia menilai dari kasus yang terdata belum mencerminkan fakta di lapangan.
Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI ialah mendorong untuk ditingkatkan melakukan tes melalui metode PCR. Sebab, Anies mengatakan, menggunakan alat rapid test memiliki potensi kekeliruan yang cukup tinggi.
"Jadi penduduk kita 10 juta. Kalau yang di-testing itu hanya dikit, maka yang positif juga sedikit. Kalau yang di-testing banyak, maka yang positif bisa jadi lebih banyak. Jadi angka positif hari ini belum tentu mencerminkan kenyataan di lapangan, karena kemampuan testing-nya yang terbatas," ungkap Anies.
Kebutuhan APD Meningkat 2 Kali Lipat Jadi 10 Ribu/Hari
Gubernur Anies Baswedan mengatakan kebutuhan APD di DKI meningkat signifikan. Dibanding pekan lalu, saat ini DKI membutuhkan 10.000 APD per hari.
"Sampai dengan minggu lalu, kebutuhan APD kita itu sekitar 5.000 per hari, sekarang kebutuhan itu sudah meningkat tidak lagi 5.000 per hari tapi sekarang sudah menjadi 10.000 per hari," kata Anies
"Kebutuhan ini meningkat pesat karena aktivitas tim Puskesmas dan laboratorium, juga APD dibutuhkan untuk pemulasaran dan petugas ambulans jadi secara umum memang kebutuhan APD sejauh ini terpenuhi tapi sebetulnya demand-nya meningkat signifikan. Dan ke depan kita harus bersiap untuk kebutuhan APD lebih tinggi lagi daripada sekarang," ujarnya.
Selain itu, Anies menjelaskan soal jumlah rumah sakit di Jakarta yang menangani kasus Corona. Dari 190 rumah sakit di Jakarta, pasien positif dirawat di 100 rumah sakit.
"Yang merawat pasien dalam pengawasan 172 rumah sakit dari 190," jelasnya.
